Kebijakan Layanan BPJS Kesehatan, Kadinkes Yuli Irnawati Mosjasari: Pemkab Bandung Telah Alokasikan Anggaran Rp 212 Miliar Tahun 2024

"Program JKN ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan)," jelasnya.

Untuk diketahui, Yuli menjelaskan, jenis kepesertaan BPJS dibagi menjadi beberapa kategori kepesertaan yaitu, peserta BPJS non-PBI adalah peserta BPJS yang iuran bulanannya dibayarkan oleh sendiri, dengan kategori peserta BPJS mandiri.

"Peserta BPJS non-PBI (Penerima Bantuan Iuran) ini diperuntukan untuk golongan bukan pekerja (BP) dan golongan pekerja bukan penerima upah (PBPU)," katanya.

Dijelaskan, peserta BPJS PPU (Pekerja Penerima Upah), dimana diperuntukan untuk golongan pekerja penerima upah atau pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan baik perusahaan pemerintah (PNS/TNI Polri) maupun pegawai swasta.

"Peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah yang iuran bulanannya dibayarkan oleh pemerintah (didaftarkan di kelas 3), dengan kategori peserta BPJS PBI APBN (dulu pemegang kartu jamkesmas) yang iuran bulanannya menjadi tanggungan pemerintah pusat," tuturnya.

Kemudian peserta BPJS PBI APBD (dulu pemegang kartu Jamkesda) yang iuran bulanannya menjadi tanggungan pemerintah daerah.

"Sasaran program PBI APBD (PD.Pemda) adalah masyarakat kurang mampu yang tidak mampu membayar premi asuransi kesehatan secara mandiri," katanya.

Yuli menjelaskan, PBI APBD merupakan program bantuan sosial bidang kesehatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.