KDS Tegaskan Dana Desa Harus Transparan dan Akuntabel

Selain memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa, KDS menyebut tata kelola pemerintahan yang baik harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung menjadi 75,58 pada 2025 serta angka harapan hidup yang mencapai 75,70 tahun. Pemerintah Kabupaten Bandung juga terus melanjutkan pembangunan SPAM, percepatan rehabilitasi RTLH, penguatan ketahanan pangan desa, hingga pemberian insentif guru ngaji sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Supardian mengatakan penguatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih ditemui sejumlah kendala dalam implementasi Siskeudes, mulai dari keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan desa, belum sinkronnya realisasi kegiatan dengan pencatatan pada aplikasi, hingga masih terbatasnya kemampuan sebagian operator desa.

Karena itu, kata Supardian, bimbingan teknis yang diikuti 571 aparatur kecamatan dan desa tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan Siskeudes secara benar sehingga tata kelola keuangan desa menjadi semakin tertib, akurat, dan akuntabel.

Sekretaris Kecamatan Ciwidey, Tatang Mulyana mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat kapasitas aparatur desa melalui implementasi Siskeudes. Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan akan semakin meningkatkan pemahaman aparatur desa sehingga potensi kesalahan administrasi maupun persoalan hukum dapat diminimalkan.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilanjutkan hingga tingkat kecamatan agar seluruh Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa memperoleh pendampingan yang lebih intensif dalam mengoperasikan Siskeudes.