KDM Alihkan Anggaran Jalan Jampangtengah ke Ruas Lain

VIS.NEWS | SUKABUMI - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang dikenal sebagai Kang Dedi Mulyadi (KDM) memutuskan mengalihkan anggaran perbaikan jalan provinsi ruas Jampangtengah–Kiaradua di Kabupaten Sukabumi. Dialihkannya anggaran tersebut, karena perbaikan dinilai tidak akan efektif selama jalur tersebut masih dilalui kendaraan berat dengan muatan berlebih.

Menurut KDM, jika proyek senilai Rp 68 miliar tetap dilaksanakan, hasilnya berpotensi tidak bertahan lama. Ia menilai kerusakan jalan akan kembali terjadi dalam waktu singkat akibat tingginya intensitas truk tronton dan kendaraan sumbu tiga yang melintas.

“ ruas jalan tersebut kami alihkan kenapa? karena tiap hari dilewati truk-truk tronton, sumbu tiga, overload, sehingga bila kami membangun jalan tersebut dengan nilai kontrak Rp 68 miliar, tidak artinya sama dengan buang garam ke laut, karena mungkin dalam waktu 5 bulan-6 bulan akan hancur lagi,” ujar KDM dikutip dari akun media social miliknya.

Sebagai gantinya, anggaran tersebut dialihkan untuk perbaikan ruas jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ia menargetkan, setelah proyek berjalan, sebagian besar kondisi jalan provinsi di daerah tersebut bisa mencapai kategori baik.

“Saya tegaskan bahwa anggaran untuk alokasi jalan tersebut kami alihkan ke jalan -jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi,sehingga ruas jalan yang lain tahun lain saya nyatakan 99 persen dalam keadaan baik setelah nanti proyeknya berjalan,” ujarnya.

KDM menegaskan, pembangunan ruas Jampangtengah–Kiaradua tetap akan dilakukan, namun dengan syarat penertiban kendaraan overload terlebih dahulu. Tanpa langkah tersebut, perbaikan jalan dinilai hanya akan menjadi pemborosan anggaran.

“Kita ingin benahi dulu truk over loadnya, baru kita akan bangun jalannya,” ujarnya.

Menanggapi aksi unjuk rasa warga yang sebelumnya menuntut perbaikan jalan, KDM menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia mengaku memahami kekecewaan warga, namun menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan memberi manfaat luas, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak.