Kas Daerah Nyaris Nol, Dedi Mulyadi Buka Pengawasan Publik Proyek Bermasalah di Jawa Barat

“Masyarakat Jawa Barat silakan menyampaikan masukan melalui media sosial terkait kualitas pekerjaan pembangunan di wilayahnya. Ini penting agar setiap rupiah pajak kembali dalam bentuk fasilitas publik yang berkualitas,” ujar Dedi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengakui adanya tunda bayar proyek yang membebani APBD 2025. Ia menjelaskan kondisi tersebut dipicu oleh perencanaan pendapatan yang terlalu progresif dibandingkan realisasi.

“APBD 2025 kita pasang progresif, pendapatan ditargetkan tinggi dan belanja juga tinggi. Dari sisi belanja berjalan sangat baik, sementara target pendapatan dipasang di atas rata-rata,” kata Herman di Bandung, Selasa.

Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi tata kelola keuangan daerah, sekaligus ujian bagi komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kualitas pembangunan dan kepercayaan publik.@fajar