Kang DS Hadiri Rapat Konsolidasi Program MBG di Bogor
VISI.NEWS | BOGOR - Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, hadir langsung pada rapat konsolidasi regional Jawa Barat dalam rangka tata kelola Makan Bergizi Gratis atau MBG di SICC (Sentul International Convention Center) Sentul, Jalan Jendral Sudirman No.1, Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/10/2025).
Selain Bupati Bandung, hadir pula Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta OPD lainnya yakni Dispakan, Dinkes, Disdik, PUTR, Dinas LH, Distan, Diskominfo, dan Kabag SDA Kabupaten Bandung.
Pada kesempatan itu hadir pula Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubenur Banten, serta jajaran Forkopimda maupun perangkat daerah, selain Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), ahli gizi dan sejumlah pihak terkait lainnya dalam rapat konsolidasi program MBG tersebut.
Melalui program MBG itu, diharapkan bisa menyediakan menu sehat, gizi seimbang untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan cerdas di masa mendatang.
Pada sambutannya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah mulai dari Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atas kontribusinya dalam program strategis nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG.
"Sekarang di seluruh Pemda ada Satgas. Yang pertama tugasnya untuk SPPG seluruh aglomerasi, Satgas bertugas mengawasi, memonitor dan memitigasi setiap kejadian. Jadi seluruh mitra, seluruh SPPG, dan ahli gizi untuk membuka pintu lebar-lebar untuk Pemda karena sertifikat laik higiene sanitasi dikeluarkan oleh Pemda," kata Dadan.
"Jadi jangan ditanya lagi kalau dari Pemda datang. Karena sekarang pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinkes dan internalnya oleh Badan Gizi Nasional," imbuhnya.
Kemudian tugas kedua Satgas, kata dia, pihaknya akan membentuk Satgas SPPG di daerah terpencil dan titiknya ditentukan oleh Satgas Pemda.
"Jadi untuk penentuan titik SPPG terpencil, ditentukan tidak perlu minta izin ke Badan Gizi, tapi ditentukan langsung oleh Satgas Pemda. Di manakah titik yang harus dibangun, di daerah yang lebih dari 30 menit pengiriman sekitarnya. Maka berapapun jumlah penerima manfaatna, baik itu ada sekolah atau tidak ada sekolah, selama ada penduduk di daerah itu, karena ada ibu hamil maupun ibu menyusui. Mohon dibangun SPPG terpencil berukuran 10 x 15 meter," ujarnya.
Dadan mengatakan bahwa pembangunan gedung akan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk Pemerintah Daerah, baik melalui dana APBD, Kadin, maupun investor, dan setelah selesai akan langsung disewa untuk jangka waktu empat tahun ke depan.
"Pengelolaannya sama seperti SPPG yang lain. Tapi kami butuh mitra, kami membutuhkan tokoh masyarakat, kalau ada yayasan kita gunakan yayasan. Kalau tidak ada kita buatkan yayasan, karena bangunnya sudah disewa di depan, sebagai mitra kami akan diberikan manajemen fee. Tapi manajemen lainnya sama seperti SPPG," katanya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pembangunan SPPG di daerah terpencil, Satgas Pemda diberikan kewenangan untuk menunjuk mitra atau investor. Setelah seluruh bangunan selesai dibangun, fasilitas tersebut akan disewa untuk jangka waktu empat tahun ke depan.
Lebih lanjut, Kepala BGN menjelaskan bahwa terdapat tiga kunci utama dalam pelaksanaan program MBG. Yang pertama adalah aspek anggaran. Ia menyebut, Presiden Republik Indonesia telah menyediakan anggaran yang cukup besar, yakni Rp71 triliun pada tahun ini, dengan tambahan standby sebesar Rp100 triliun. Namun, Badan Gizi Nasional hanya mampu menyerap Rp99 triliun dari total anggaran tersebut, sehingga sisanya dikembalikan ke kas negara.
"Tahun depan Badan Gizi sudah disiapkan Rp268 triliun. Dan satu hari kita akan keluarkan Rp1,2 triliun," katanya.
Kepala BGN menambahkan bahwa kunci kedua dari program MBG adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menjelaskan, SDM yang dimaksud adalah para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di SPPG dan berperan penting dalam menjalankan program tersebut.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kunci ketiga dalam keberhasilan program MBG adalah infrastruktur, yakni keberadaan gedung SPPG.
"Saya ucapkan terima kasih kepada semua mitra yang telah membuat program MBG berlangsung dengan cepat dan pertumbuhannya luar biasa. Mereka adalah pahlawan bangsa/negara dan pejuang merah putih," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program MBG saat ini telah berdiri sebanyak 11.504 bangunan SPPG yang seluruhnya merupakan hasil kontribusi para mitra yang disebutnya sebagai pejuang merah putih. Jumlah tersebut, lanjutnya, diperkirakan akan terus bertambah dalam waktu dekat karena setiap hari ada SPPG baru yang terverifikasi dan bergabung dalam program MBG.
Ia menegaskan, kehadiran para mitra tersebut menjadi salah satu kontribusi terbesar dalam keberhasilan program tersebut.
"Ini program pertama di Indonesia, dan pertama di dunia, di mana mitra menjadi partner BGN yang telah mensukseskan program ini dengan cepat," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan hanya menentukan komposisi gizinya. Sementara itu, penyusunan menu diserahkan kepada para ahli gizi dengan mempertimbangkan zonasi potensi sumber daya lokal serta selera masyarakat di masing-masing daerah.
"Kenapa program makan bergizi ini penting dilakukan? Karena Pak Presiden, karena penduduk Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit. Dan saat ini sudah mencapai 285 juta jiwa, dan akan terus tumbuh mencapai 324 juta sampai tahun 2045 mendatang," katanya. @kos
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!