Jutaan Ton Minyak Sawit Tersembunyi dalam Industri Pakan Ternak

VISI.NEWS | Sebuah laporan menemukan eksportir pakan ternak Indonesia tidak memiliki kebijakan keberlanjutan yang memadai terkait kandungan minyak sawit dalam produknya.

Sebuah laporan berjudul "Feeding Deforestation" yang dirilis oleh Rainforest Action Network (RAN) mengungkapkan bahwa jutaan ton minyak sawit tersembunyi tersemat dalam bentuk pakan ternak, yang menjadi kategori produk minyak sawit terbesar yang diimpor ke Amerika Serikat. Analisis RAN juga mengungkapkan bahwa sepuluh perusahaan pengolahan susu terbesar di dunia dan banyak perusahaan barang konsumen global saat ini tidak memperhitungkan pakan ternak berbasis minyak sawit dalam rantai pasok atau memasukkannya ke dalam komitmen "bebas deforestasi" mereka.

Padahal produk minyak sawit ini banyak digunakan sebagai bahan tambahan pada pakan sapi perah, yang kemudian "tersemat" dalam produk seperti susu, keju, coklat, atau es krim.

Ini berarti, klaim yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan makanan besar seperti Danone, Ferrero, Mars, Nestlé, dan Mondelez yang mengklaim memiliki 100% –– atau hampir 100% –– rantai pasok bebas deforestasi tidaklah akurat, atau malah menyesatkan, karena klaim tersebut tidak memperhitungkan jumlah besar minyak sawit yang masuk ke rantai pasok mereka melalui pakan ternak.

Dari 24 perusahaan eksportir pakan ternak yang dianalisis beberapa diantaranya berasal dari Indonesia dan tidak memiliki kebijakan 'Nol Deforestasi, Nol Pembangunan di Lahan Gambut, Nol Eksploitasi' (NDPE) yang dipublikasikan. Perusahaan dari Indonesia yang tidak memiliki kebijakan NDPE adalah Jati Perkasa Nusantara (KPN), Cisadane Raya Chemicals dan Dua Kuda Indonesia, sedangkan perusahaan eksportir pakan ternak Malaysia yang tidak memiliki kebijakan NDPE adalah Nutrion International, Budi Feed, Nutracor AG/Wawasan Agrolipids, Evyap-Oleo, and Ecolex SDN BHD.

Meskipun perusahaan eksportir pakan ternak Indonesia lainnya seperti Wilmar International, Permata Hijau, Musim Mas, dan Golden Agri Resources, memiliki kebijakan NDPE, namun perusahaan-perusahaan tersebut masih gagal melaporkan secara memadai terkait penerapan kebijakan ini. Tanpa implementasi yang ketat termasuk pengungkapan metode yang digunakan dan hasil dari sistem pemantauan dan verifikasi independen, kebijakan tersebut sering kali gagal.