Jelang COP 28 Digelar Diskusi Publik Dorong Transisi Energi Berkeadilan dan Pendanaan Iklim yang Inklusif, Apakah Indonesia Sudah Siap?

Bukan hanya terkait transisi energi, fenomena krisis iklim juga paling banyak dirasakan di tingkat lokal. Kelompok rentan dan marjinal juga secara tidak proporsional menjadi paling terdampak dari perubahan iklim. Padahal mereka bukanlah kelompok yang menyumbang emisi besar yang berkontribusi terhadap perubahan iklim tersebut. Oleh karena itu idealnya pendanaan iklim harus mampu menjawab kebutuhan yang terjadi di tingkat lokal dan dapat disesuaikan dengan prioritas penerima manfaat, termasuk kelompok marjinal dan yang memiliki kapasitas terbatas untuk mengakses dana. Studi mengenai pendanaan iklim inklusif mengupas lanskap pendanaan iklim saat ini di Indonesia dan menjajaki cara-cara yang memungkinkan untuk memobilisasi pendanaan iklim demi mencapai sasaran populasi yang terpinggirkan, terutama yang bersumber dari publik, swasta, dan filantropi—beserta rekomendasi potensi pendukung untuk menciptakan dampak dalam skala besar.

Dengan melakukan pelacakan terhadap database pendanaan iklim yang dimiliki CPI beserta diskusi kelompok terarah dan wawancara, ditemukan dari hasil studi Pendanan Iklim Inklusif bahwa pandangan dalam negeri mengenai pendanaan iklim cukup positif, namun strategi untuk meningkatkan aspek inklusiftas hingga dapat menjangkau kelompok marjinal jarang didiskusikan. Beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan dan penyandang dana untuk merancang pendanaan iklim yang inklusif diantaranya • Perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai hambatan struktural yang membatasi akses kelompok marjinal terhadap pendanaan iklim. • Faktor pendukung (enablers) diperlukan untuk mengubah tren pembiayaan saat ini (untuk kelompok rentan) dari pembiayaan filantropis menjadi lebih banyak pembiayaan komersial, untuk memastikan peningkatan kuantitas dan cakupan. Modal publik dan swasta, bersama-sama, dapat meningkatkan dampak positif terhadap pembangunan lingkungan dan masyarakat. Menerapkan pendekatan keuangan campuran (blended finance) dapat menjadi solusinya mencapai pendanaan iklim yang benar-benar inklusif. • Kita perlu mengatasi hambatan-hambatan yang ada seperti ketidakpastian peraturan, tingkat partisipasi yang rendah dalam pengambilan keputusan, sulitnya standar yang ditetapkan donor yang tidak sesuai dengan kondisi kelompok paling terdampak, informasi yang tidak berimbang, serta minimnya dukungan untuk memenuhi persyaratan donor dalam rangka meningkatkan kualitas program dan proyek yang lebih inklusif dan dapat mendistribusi pendanaan sampai ke tingkat lokal dan kelompok yang paling membutuhkan. “Dana publik, filantropis, dan swasta untuk transisi energi ada, tetapi belum memiliki strategi yang searah untuk dikerahkan mencapai aspek adil dan berkelanjutan dari transisi energi. Mengutamakan aspirasi masyarakat lokal, membangun kapasitas lokal, dan memperkuat model bisnis energi terbarukan berbasis masyarakat, merupakan langkah penting untuk meningkatkan akses terhadap pendanaan iklim bagi kelompok marjinal”, jelas Direktur CPI Indonesia Tiza Mafira.