Jelang COP 28 Digelar Diskusi Publik Dorong Transisi Energi Berkeadilan dan Pendanaan Iklim yang Inklusif, Apakah Indonesia Sudah Siap?

VISI.NEWS | JAKARTA – Pada hari ini Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Yayasan Humanis) bekerjasama dengan Climate Policy Initiative (CPI) dan Climate Action Network Southeast Asia mengadakan diskusi publik dan diseminasi dua penelitian terkait Transisi Energi Berkeadilan dan Pendanaan Iklim yang Inklusif di Artotel Thamrin Jakarta. Acara ini bertujuan untuk melihat gambaran besar mengenai proses transisi energi berkeadilan di Indonesia dan akses pendanaan iklim terutama untuk kelompok masyarakat marjinal dan rentan. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tantangan, peluang, permasalahan yang perlu diatasi, acara ini juga juga akan mendiskusikan rekomendasi yang telah diidentifikasi.

Proses transisi dari pembangkit berbasis batu bara ke energi terbarukan bukan hanya berdampak pada sektor kelistrikan dan finansial, namun juga masyakat secara sosial dan ekonomi termasuk sektor informal. Studi Transisi Energi Berkeadilan menganalisa kesenjangan dalam proses transisi melalui aspek Just (Berkeadilan) dalam kerangka implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) yang tengah bergulir, terutama dari sisi Distributive, Restorative dan Procedural untuk memastikan tidak adanya pihak yang dirugikan dan meminimalisir dampak negatif yang akan dirasakan oleh pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya.

Proses transisi energi membutuhkan upaya yang sangat kompleks yang banyak melibatkan banyak kepentingan berbagai pihak. Gangguan yang diakibatkan oleh penghentian penggunaan batubara dapat berdampak pada sebagian besar pemangku kepentingan energi/listrik. Begitu pula memastikan kepentingan masyarakat yang masih belum memperoleh akses listrik yang handal dari sisi kualitas dan kuantitas tidak makin tertinggal karena prioritas target transisi energi batubara skala besar. Karena itu, transisi tersebut perlu dilakukan dengan cara yang adil di mana keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terutama kelompok yang paling terdampak harus dilibatkan sejak awal, proses yang inklusif perlu menjadi prasyarat untuk menerapkan transisi energi yang lancar,efektif dan berkeadilan.