Isu Honorer Dihapus, Reynaldi : Pemprov Jabar Harus Buat Regulasi Yang Jelas Dan Berkeadilan

VISINEWS | BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Reynaldi meminta Pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas dan berkeadilan terkait nasib ribuan tenaga honorer.

Anggota Komisi 1 dari Fraksi Golkar tersebut, DPRD Jabar ini merasa perlu menyikapi terkait Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang akan menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023 mendatang.

"Sementara itu kebijakan di masing-masing daerah terhadap nasib tenaga honorer, sebagian besar pemda mengusulkan tenaga honorer yang sudah lama bekerja untuk diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," katanya.

Legislator Golkar Dapil Jabar XI (Sumedang Majalengka Subang) tersebut mendukung jika tenaga honorer diangkat jadi PPPK yang dimaksudkan agar derajat honorer meningkat.

"Untuk menyikapinya tidak ada langkah yang lebih baik lagi dari mengangkat para honorer ini menjadi PPPK terutama bagi yang sudah lama mengabdi," ujar Reynaldi.

Hanya saja, terkait anggaran pengangkatan honorer menjadi PPPK agar dibebankan kepada Pemerintah Pusat lewat APBN.

"Jika dibebankan anggarannya kepada pemerintah daerah kami khawatir bakal mengganggu pembangunan pemprov maupun kabupaten/kota," ungkapnya.

Selain itu, Reynaldi mempertanyakan nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK. Pasalnya jika honorer yang tidak lolos ini diberhentikan dipastikan bakal meningbulkan permasalahan baru dan menambah angka pengangguran di Jabar.