Integritas Pemilu Terancam: Laporan Soroti Masalah Tata Kelola di AS

VISI.NEWS | LOS ANGELES - Menjelang pemilihan presiden pada 5 November, sebuah laporan baru mengungkapkan bahwa penurunan akuntabilitas demokratis di Amerika Serikat mengancam kekuatan suara rakyat. Laporan yang berjudul "Distorsi Demokratis dan Negara yang Berjuang: Amerika Serikat Menjelang Pemilihan Presiden 2024" ini mengidentifikasi tantangan kritis dalam tata kelola yang dapat memengaruhi efektivitas sistem politik di negara tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Luskin School of Public Affairs di Universitas California, Los Angeles (UCLA), Berggruen Institute, dan Hertie School di Berlin, Jerman, baik akuntabilitas demokratis maupun kapasitas negara telah menurun secara signifikan sejak 2015, terutama di negara bagian kunci yang sering berubah arah dalam pemilu.

Akuntabilitas demokratis, yang mencakup akuntabilitas pemilu, sosial, dan institusional, menunjukkan penurunan yang nyata. Misalnya, skor akuntabilitas pemilu turun dari 92 poin (dari skala 100) pada tahun 2015 menjadi 82 poin pada tahun 2021. Penurunan ini menunjukkan bahwa suara rakyat, baik dalam pemilihan maupun dalam kemampuan lembaga sosial untuk mengawasi pejabat terpilih, semakin berkurang.

Laporan tersebut juga menyoroti penurunan dramatis dalam norma demokratis di tingkat negara bagian, yang berdampak pada integritas pemilu. Negara bagian seperti North Carolina, Wisconsin, Pennsylvania, dan Georgia menunjukkan penurunan besar dalam norma-norma tersebut. North Carolina, khususnya, mengalami penurunan terbesar dari hampir 100 poin pada pertengahan 2000-an menjadi kurang dari 25 pada tahun 2018. Penurunan ini terjadi di tengah pengetatan hak suara yang mencapai tingkat "tak terduga" pada tahun 2023.

Partisipasi pemilih, yang merupakan metrik penting untuk keterlibatan publik, juga tertinggal dibandingkan negara demokrasi maju lainnya, dengan angka partisipasi hanya 66 persen pada tahun 2020, jauh di bawah kebanyakan negara Eropa Barat.

Laporan ini mencatat masalah lain dalam sistem pemilu AS, yaitu pengaruh besar uang dalam politik, yang semakin diperburuk oleh keputusan Mahkamah Agung yang menghapus batasan pengeluaran untuk kampanye. Hal ini menciptakan lanskap politik di mana suara warga biasa semakin terpinggirkan.