Ini 7 Perbedaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Biasa

VISI.NEWS | BANDUNG - Program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 sudah dimulai sejak, Senin (14/7/2025). Meski demikian, masih masih banyak masyarakat yang bingung antara Sekolah Rakyat dan Sekolah Biasa.

Ternyata, program baru yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini memiliki perbedaan dari segi kurikulum hingga sarana dan prasarana dengan sekolah negeri biasa. Sekolah Rakyat dihadirkan sebagai alternatif pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sehingga sekolah rakyat tidak memungut biaya sedikitpun bagi muridnya. Berbeda dengan sekolah negeri, walaupun masih dibiayai pemerintah, tetapi umumnya masih memiliki pungutan biaya sesuai dengan ketentuan sekolah. Berikut beberapa perbedaan antara Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah dan sekolah biasa 1. Kurikulum dan pendekatan belajar

Sekolah Rakyat menggunakan Kurikulum Nasional seperti sekolah biasa. Namun, pendekatannya lebih personal dan fleksibel. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, yang artinya siswa bisa masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajarnya masing-masing. Sementara itu, sekolah biasa mengikuti kalender akademik nasional. Siswa hanya bisa mendaftar di awal tahun ajaran dan proses belajar berlangsung secara kolektif, tanpa penyesuaian pada kondisi masing-masing siswa. 2. Biaya dan akses pendidikan

Perbedaan paling mencolok adalah biaya pendidikan. Sekolah Rakyat memberikan pendidikan 100 persen gratis, termasuk asrama, makan, seragam, dan kebutuhan dasar lainnya. Seluruh biaya ditanggung oleh negara.

Sedangkan sekolah biasa, baik negeri maupun swasta, umumnya hanya memberikan pembebasan biaya sebagian atau terbatas. Biaya tambahan seperti seragam, perlengkapan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler masih menjadi tanggungan orang tua. 3. Target peserta didik

Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga termiskin, yakni yang masuk kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bahkan, anak jalanan dan mereka yang tidak tercatat di Dapodik juga diprioritaskan.