Indonesia Harus Tegas Melegalkan atau Melarang Judi Online

Sejarah hukum perjudian di Indonesia menyoroti konflik antara upaya legalisasi dan penentangan dari para ulama. Namun, banyaknya orang Indonesia yang berjudi daring berarti bahwa, dengan satu atau lain cara, perubahan hukum mungkin sedang berlangsung.

Memerangi perjudian daring di Indonesia memerlukan pendekatan yang beragam. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Informasi berupaya memblokir situs web perjudian dan rekening bank atau dompet yang berafiliasi, situs-situs ini tetap dapat diakses, yang menunjukkan bahwa pendekatan teknologi semata tidak cukup untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Menurut keputusan bersama tahun 2021 dari pemerintah dan polisi, cakupan perjudian daring meliputi periklanan, operator penagihan, pengoperasian, taruhan, permainan, dan kepemilikan akun perjudian.

Pelanggaran dapat dihukum hingga 10 tahun penjara, yang mencerminkan norma larangan yang ketat di Indonesia. Namun, meskipun perjudian daring termasuk dalam undang-undang, hal itu tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia.

Terlepas dari semua peraturan ini, perjudian daring tetap ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang mengapa hal itu tetap sulit diberantas. Militer, polisi, dan pemerintah — yang semuanya memiliki karyawan yang tertangkap berjudi daring — tidak efektif dalam menghentikannya.

Pelajaran dalam regulasi

Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Inggris Raya semuanya memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengatur perjudian konvensional dan daring, yang mencerminkan konteks hukum dan budaya mereka yang unik.

Malaysia, seperti Indonesia, melarang perjudian konvensional dan daring, sebagian besar karena penerapan hukum Syariah. Negara-negara seperti Singapura dan Inggris telah melegalkan perjudian daring melalui penetapan peraturan yang tegas.