HUT PGRI Ke-80, Bupati Bandung: Tanpa Rekrutmen Baru, Lima Tahun ke Depan Guru PNS Tinggal 654 orang

Di sisi lain, Bupati juga menyoroti pencapaian Pemkab Bandung dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan data yang dirilis oleh KPK, nilai Kabupaten Bandung dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) meningkat dari 92% pada tahun 2023 menjadi 93% pada tahun 2024. “Peningkatan ini menempatkan Kabupaten Bandung sebagai salah satu yang terbaik di Provinsi Jawa Barat dalam komitmen pencegahan korupsi,” ujar Bupati dengan bangga.

Dijelaskannya, MCP KPK, awal ia menjabat Bupati Bandung hanya 54, sekarang sudah 85 dan masuk zona hijau. "Ini berarti kita sudah banyak memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, termasuk di sektor pendidikan,” jelasnya.

Pemkab Bandung juga berhasil meraih Sistem Penilaian Integritas (SPI) dengan peringkat kedua pada tahun 2024, setelah sebelumnya berada di peringkat keempat pada 2023. Nilai SPI Kabupaten Bandung mencapai 74,04, sementara nilai SPI eksternal Kabupaten Bandung tercatat sebesar 87,77, menjadikannya sebagai yang terbaik se-Jawa Barat. “Pencapaian ini membuktikan bahwa budaya integritas semakin kuat di lingkungan birokrasi Pemkab Bandung,” tambah Bupati.

Pencapaian lain yang patut dibanggakan adalah keberhasilan Pemkab Bandung dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemkab Bandung telah memperoleh WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Dengan hasil ini, kami bisa mendapatkan insentif fiskal, yang salah satunya digunakan untuk mendukung program sanitasi dan air bersih di sekolah-sekolah,” ungkap Bupati.

Menurut Bupati, pengelolaan keuangan yang baik sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan yang diterima siswa. “Kami terus berupaya untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran, karena pendidikan yang baik harus didukung dengan fasilitas yang memadai,” ungkapnya.

Program untuk Mencegah Anak Putus Sekolah

Selain itu, Bupati Dadang juga menyoroti program Bedas Calakan, yang bertujuan untuk mencegah anak-anak tidak melanjutkan pendidikan. “Kami menargetkan 2.000 orang dalam program ini agar mereka bisa mendapatkan bantuan dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, sehingga tidak ada anak yang putus sekolah,” ujarnya.