HUT PGRI Ke-80, Bupati Bandung: Tanpa Rekrutmen Baru, Lima Tahun ke Depan Guru PNS Tinggal 654 orang

ED
Sabtu, 22 November 2025 | 16:15 WIB
Bagikan
HUT PGRI Ke-80, Bupati Bandung: Tanpa Rekrutmen Baru, Lima Tahun ke Depan Guru PNS Tinggal 654 orang

Namun, Bupati Dadang juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan dunia pendidikan di Kabupaten Bandung. “Saat ini, kita sudah memiliki sekitar 19.000 tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Bandung, yang terdiri dari 7.000 guru PPPK, 5.000 guru PNS, dan sisanya guru honorer. Dalam lima tahun ke depan ada antar waktu untuk 4.000 lebih guru PNS. Sehingga, jika dalam lima tahun ke depan tidak ada penerimaan CPNS baru, maka kita hanya akan memiliki sekitar 654 guru PNS,” ungkapnya dengan nada serius.

Hal ini, lanjutnya, berpotensi menyebabkan kekurangan tenaga pengajar, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan. “Kekurangan guru ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan kita. Untuk itu, kami sudah mengusulkan agar penerimaan CPNS di bidang pendidikan tetap berjalan,” kata Bupati Dadang.

Perjuangan di Tingkat Nasional untuk Ketersediaan Guru

Bupati Dadang juga mengungkapkan bahwa isu kekurangan guru ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bandung, tetapi juga di seluruh Indonesia. “Sebagai Ketua Harian Apkasi, saya sudah menyampaikan kekhawatiran ini ke Kemenpan RB, BKN, dan Kemendikbud. Kami berharap di HUT PGRI ke-80, pemerintah pusat bisa mendengar keluhan-keluhan para guru dan mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya.

Menurutnya, tanpa adanya tenaga pengajar yang memadai, kualitas pendidikan akan terganggu. “Kita harus mempersiapkan diri untuk mengatasi masalah kekurangan guru, jangan sampai lima tahun ke depan kita kekurangan tenaga pendidik,” tandasnya.

Mendorong Pendidikan yang Bebas Pungli

Bupati Dadang juga menyampaikan bahwa salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah memberantas praktik pungli di kalangan pendidikan. “Alhamdulillah, saat ini Kabupaten Bandung sudah berada di peringkat ketiga dalam penilaian KPK dengan skor MCKPK 93 persen. Di Jawa Barat, kita peringkat pertama. Ini tentu hasil dari partisipasi guru dan kepala sekolah yang terus bekerja keras menjaga integritas,” katanya.

Program MCKPK dan Perbaikan Pengelolaan Keuangan

Halaman :

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.