Hari Bela Negara, Momentum Bangkitkan Semangat Lawan Covid-19

VISI.NEWS - Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 jelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Apel 3 Pilar yang meliputi Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Kepala Desa (Kades) pada Jumat (17/12/2021).

Bertempat di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti Cilacap, Bupati Cilacap Tatto S. Pamuji selaku pembina apel mengatakan bahwa tiga pilar harus bekerja profesional dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kewilayahan. Keberadaan forum tiga pilar digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, mulai dari lapisan yang paling bawah.

“Apabila ada permasalahan atau kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat, forum tiga pilar harus tahu dan segera tanggap, supaya tercipta situasi kondisi yang aman dan kondusif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Ketiga pilar harus selalu berkoordinasi membangun komunikasi secara berkala, bersatu padu, bergotong royong, berat sama dijinjing dan saling silih asah juga silih asuh,” katanya.

Pemerintah telah melakukan larangan mudik dan berkerumun pada Natal dan Tahun baru kali ini. Namun dari pengalaman Hari Raya Idul Fitri dan Idhul Adha kemarin, ada kemungkinan sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan larangan tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerawanan terjadinya peningkatan kasus covid-19.

Oleh karena itu, Bupati menghimbau kepada ketiga pilar untuk mengaktifkan kembali Satuan Tugas penanganan Covid-19 dan PPKM Mikro di kewilayahan, menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, Menjaga jarak, Mengurangi mobilitas, Menghindari kerumunan) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment) serta melaksanakan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021.

Selain itu, ia juga mengajak tiga pilar untuk menjalin koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti tokoh agama dan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel dan tempat wisata, pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu untuk menegakkan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan pendataan pemudik.