Hailuki: Pembangunan Infrastruktur dan Penanganan Parkir Liar Dilakukan Bertahap

Ia juga memonitor rutin turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program agar tepat sasaran. Hailuki menyebut, aspirasi yang direalisasikan pada tahun 2026 merupakan usulan masyarakat sejak tahun 2025.

“Kalau bukan kondisi bencana alam, maka usulan wajib T-1 atau diajukan tahun sebelumnya. Pelaksanaannya berjalan dalam satu tahun anggaran mulai Januari hingga November,” jelasnya.

Selain menyoroti pembangunan infrastruktur, Hailuki turut menanggapi keresahan masyarakat terkait parkir liar di sejumlah titik di Kabupaten Bandung. Menurutnya, penanganan parkir liar terus dilakukan oleh dinas terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Ia mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan program parkir berlangganan yang nantinya dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor tahunan.

“Ketika perpanjangan pajak kendaraan bermotor, nanti termasuk ada parkir langganan selama setahun. Maka tidak akan diminta bayaran lagi baik resmi ataupun tidak resmi,” ujarnya.

Meski demikian, Hailuki menegaskan bahwa masyarakat sebenarnya tidak memiliki kewajiban memberikan uang kepada juru parkir di area terbuka apabila tidak ingin membayar.

“Kalau memang tidak mau memberi uang receh juga tidak apa-apa. Yang penting masyarakat harus bisa membedakan antara parkir dan stop. Kalau parkir itu kendaraan ditinggal, sedangkan kalau berhenti sebentar dan mesin masih menyala itu bukan parkir,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Hailuki menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini tengah fokus membenahi dua persoalan utama, yakni banjir dan sampah.