Hailuki: Pembangunan Infrastruktur dan Penanganan Parkir Liar Dilakukan Bertahap

VISI NEWS | KAB. BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hailuki, menyampaikan bahwa realisasi program pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan (dapil) satu Kabupaten Bandung saat ini mulai berjalan secara bertahap. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Soreang, Jumat (8/5/2026).

Menurut Hailuki, pada semester pertama tahun 2026, pelaksanaan pembangunan fisik difokuskan pada program yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sementara pada semester kedua, program akan dilanjutkan melalui anggaran dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkintan).

“Program-program yang bersifat fisik sekarang sedang berjalan pada semester pertama ini yang bersumber dari anggaran dinas PUP. Nanti semester dua berjalan yang anggarannya dari Perkintan. Jadi ini akan berjalan secara bertahap,” ujar Hailuki.

Ia menjelaskan, sejumlah pembangunan yang tengah berjalan meliputi perbaikan jalan, pengaspalan, pembetonan jalan, pembangunan saluran air hingga normalisasi drainase.

Selain itu, terdapat pula program yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), seperti renovasi masjid dan rehabilitasi balai warga.

Hailuki menegaskan bahwa seluruh program pembangunan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat dengan pola “bottom up” atau usulan dari bawah. Menurutnya, bentuk kegiatan dan lokasi pembangunan ditentukan langsung berdasarkan kebutuhan warga di masing-masing RW.

“Bukan kita yang menentukan bentuk kegiatannya atau lokasinya. Semua berdasarkan usulan masyarakat. Ada RW yang membutuhkan perbaikan saluran, ada yang meminta jalan, masjid, hingga balai warga,” katanya.

Ia juga memonitor rutin turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program agar tepat sasaran. Hailuki menyebut, aspirasi yang direalisasikan pada tahun 2026 merupakan usulan masyarakat sejak tahun 2025.

“Kalau bukan kondisi bencana alam, maka usulan wajib T-1 atau diajukan tahun sebelumnya. Pelaksanaannya berjalan dalam satu tahun anggaran mulai Januari hingga November,” jelasnya.

Selain menyoroti pembangunan infrastruktur, Hailuki turut menanggapi keresahan masyarakat terkait parkir liar di sejumlah titik di Kabupaten Bandung. Menurutnya, penanganan parkir liar terus dilakukan oleh dinas terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Ia mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan program parkir berlangganan yang nantinya dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor tahunan.

“Ketika perpanjangan pajak kendaraan bermotor, nanti termasuk ada parkir langganan selama setahun. Maka tidak akan diminta bayaran lagi baik resmi ataupun tidak resmi,” ujarnya.

Meski demikian, Hailuki menegaskan bahwa masyarakat sebenarnya tidak memiliki kewajiban memberikan uang kepada juru parkir di area terbuka apabila tidak ingin membayar.

“Kalau memang tidak mau memberi uang receh juga tidak apa-apa. Yang penting masyarakat harus bisa membedakan antara parkir dan stop. Kalau parkir itu kendaraan ditinggal, sedangkan kalau berhenti sebentar dan mesin masih menyala itu bukan parkir,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Hailuki menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini tengah fokus membenahi dua persoalan utama, yakni banjir dan sampah.

Namun demikian, menurutnya persoalan lain tetap menjadi perhatian dan membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif masyarakat.

“Kabupaten Bandung memiliki dua masalah mendasar, yaitu banjir dan sampah. Tapi bukan berarti persoalan lain tidak penting. Semua tetap perlu dibenahi dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” pungkasnya. @ihda