Gaza Pascaperang di Bawah Kendali AS, Trump Bentuk Dewan Perdamaian Didominasi Pejabat Amerika

VISI.NEWS | BANDUNG — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan sebuah dewan khusus yang akan mengawasi Jalur Gaza selama proses rekonstruksi pascaperang. Dewan yang dinamai Board of Peace itu didominasi pejabat Amerika Serikat, menandai kuatnya kendali Washington dalam menentukan arah pemerintahan Gaza setelah lebih dari dua tahun konflik bersenjata.

Pengumuman tersebut disampaikan Gedung Putih pada Jumat waktu setempat sebagai bagian dari rencana perdamaian yang dinegosiasikan Trump pada musim gugur lalu. Trump menempatkan dirinya sebagai ketua dewan dan menyatakan bahwa susunan keanggotaan masih akan bertambah.

“Anggota tambahan akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan,” demikian pernyataan resmi Gedung Putih.

Struktur dewan eksekutif yang telah diumumkan menunjukkan dominasi Amerika Serikat. Dari tujuh anggota, enam di antaranya adalah warga negara AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Steve Witkoff, Robert Gabriel, serta Jared Kushner yang merupakan menantu Trump. Selain itu, terdapat Presiden Bank Dunia Ajay Banga dan pengusaha Marc Rowan, sekutu politik Trump. Satu-satunya anggota non-Amerika adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet internasional.

Komposisi ini berbeda dari ekspektasi awal yang mengharapkan keterlibatan luas para pemimpin dunia dalam mengawasi transisi Gaza. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan posisi Amerika Serikat sebagai aktor utama dalam rekonstruksi dan tata kelola wilayah Palestina itu, meskipun berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain membentuk dewan sipil, Trump juga menunjuk Mayor Jenderal Jasper Jeffers, Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat untuk kawasan Timur Tengah, sebagai pemimpin International Stabilization Force. Pasukan ini akan dikerahkan ke Gaza untuk melucuti senjata Hamas dan menjaga keamanan selama proses rekonstruksi berlangsung. Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan kejelasan apakah pasukan Amerika Serikat akan terlibat langsung di lapangan.