Gaji Kecil, Sri Mulyani Soroti Penghargaan Finansial bagi Guru dan Dosen

VISI.NEWS | BANDUNG - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi guru dan dosen di Indonesia. Ia menyebut kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan negara. "Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru, tidak dihargai karena gajinya enggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," ujar Sri Mulyani dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, Kamis (7/8/2025). Ia mempertanyakan apakah seluruh pembiayaan profesi pengajar harus ditanggung oleh negara, atau dapat pula melibatkan peran serta masyarakat. Meski begitu, ia belum merinci bentuk partisipasi yang dimaksud. “Apakah semuanya harus keuangan negara, atau kah ada partisipasi dari masyarakat?” ungkapnya. Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun dalam APBN 2025. Angka ini setara 20 persen dari total anggaran negara, sesuai amanat konstitusi. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Juga termasuk program beasiswa LPDP, digitalisasi pembelajaran, sertifikasi guru, dan pembangunan serta rehabilitasi 22 ribu sekolah. Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 477,7 ribu guru non-PNS dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk dalam alokasi tersebut. Sri Mulyani menjelaskan anggaran pendidikan terbagi dalam tiga klaster: murid dan mahasiswa, guru dan dosen, serta sarana dan prasarana. “Klaster pertama adalah anggaran yang dialokasikan untuk benefitnya adalah para murid sampai mahasiswa. Klaster kedua untuk guru dan dosen itu belanjanya mulai dari gaji sampai dengan tunjangan kinerja. Klaster ketiga untuk sarana prasarana,” pungkasnya. @ffr