Forkopimda Kota Bandung Komitmen Kawal Tahapan Pilwalkot 2024

VISI.NEWS | KOTA BANDUNG - Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, bersama jajaran Forkopimda Kota Bandung, menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di Harris Convention Center, pada Selasa (17/9/2024). Rapat ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan tahapan Pilwalkot Bandung 2024.

Acara tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan Polrestabes Bandung. Kerja sama ini menjadi landasan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilwalkot Bandung.

"Kami jajaran Forkopimda menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara KPU, Polrestabes, dan Kejari mengenai penyelenggaraan Pilwalkot 2024," ujar Bambang Tirtoyuliono. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk menjaga kondusivitas selama proses pemilihan.

Dalam berbagai kesempatan, Bambang juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif mengawal jalannya Pilwalkot 2024. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilihan.

Kapolrestabes Bandung, Budi Sartono, menegaskan komitmennya untuk mengawal tahapan Pilwalkot 2024 secara maksimal. Ia menjelaskan bahwa Polrestabes akan melakukan pemetaan data, termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta menempatkan pengamanan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Alhamdulillah, sementara masih kondusif. Berkaca pada Pilpres Februari lalu pun kami masih kondusif," ujar Budi. Polrestabes Bandung berkomitmen untuk memastikan keamanan selama proses pemilihan berlangsung.

Ketua KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti, menambahkan bahwa KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diberi legitimasi oleh negara, memerlukan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Menurutnya, suksesnya Pilwalkot sangat bergantung pada kerja sama antara KPU, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya.