Firman Soebagyo Sebut BPIP Tak Usah Disetarakan dengan Kementerian

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo, menegaskan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak semestinya disetarakan dengan kementerian.

Menurutnya, penataan kelembagaan BPIP justru harus diarahkan pada penguatan, bukan penyetaraan struktural yang dapat mengaburkan fungsi ideologis lembaga tersebut.

Ia menjelaskan bahwa ideologi negara membutuhkan institusi yang memiliki karakter khusus: kuat, independen, dan tidak terjebak dalam dinamika birokrasi kementerian.

“Pancasila adalah dasar negara. Maka lembaga yang membinanya tidak boleh hanya diposisikan seperti kementerian biasa. BPIP harus punya kewenangan yang kuat dan ruang gerak yang luas agar bisa bekerja lintas sektor,” tegasnya, Minggu (16/11/2025).

Menurut Firman, BPIP mengemban fungsi fundamental yang tidak dimiliki lembaga lain. Di antaranya adalah memproduksi, memperkuat, dan mengarahkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, sekaligus memastikan agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dengan perkembangan sosial, teknologi, dan dinamika politik nasional.

Karena itu, ia menilai penyetaraan BPIP dengan kementerian justru dapat membatasi fleksibilitas dan independensi yang selama ini menjadi karakter dasar lembaga tersebut.

Lebih jauh, Firman menyoroti fungsi spesifik BPIP yang selama ini menjadi alasan mengapa lembaga tersebut harus diperkuat.

Pertama, BPIP bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.