Erna Sari Dewi Soroti Pengawasan LPK oleh BSN yang Belum Optimal

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti rendahnya efektivitas pengawasan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang berada di bawah koordinasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Erna mengungkapkan ketimpangan antara jumlah LPK aktif dengan jumlah kegiatan surveillance atau pengawasan tahunan yang dilakukan BSN dan KAN. Dari total 2.837 LPK yang tercatat aktif, hanya 1.080 pengawasan yang berhasil dilaksanakan sepanjang tahun.

“Saya kok tidak melihat bahwa jumlah yang disurvei dengan jumlah total LPK aktif itu berbanding lurus. Tidak sebanding,” ujar Erna Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Pelaksana Tugas Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Senin (24/11/2025).

“Kalau sudah begini, apa penyebabnya? Apakah karena faktor SDM atau apa?” sambungnya.

Erna menilai kegiatan pengawasan yang dilakukan BSN dan KAN selama ini cenderung masih bersifat reaktif.

Menurutnya, tindakan baru diambil setelah terjadi pelanggaran, misalnya dengan pembekuan atau pencabutan sertifikat lembaga yang bermasalah.

“Saya tidak melihat kinerja BSN dan KAN ini lebih preventif. Padahal pengawasan preventif itu yang harus diperkuat,” ujarnya.

BSN melaporkan bahwa sepanjang tahun terdapat 28 LPK yang dibekukan dan 46 lainnya dicabut sertifikasinya.