Ekspor Jabar Terimbas Konflik, Pemprov Dorong Pasar Baru

VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bergerak cepat memitigasi dampak konflik bersenjata antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang mulai mengganggu stabilitas perdagangan daerah. Guna melindungi para eksportir, Pemprov Jabar kini gencar mendorong pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi pasar tujuan ke negara-negara yang lebih aman dari risiko konflik.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Nining Yuliastiani, menjelaskan bahwa upaya pencarian pasar baru ini dilakukan secara intensif melalui pertemuan bisnis daring dengan calon pembeli mancanegara.

"Kami mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor agar tak terkena dampak negatif dari konflik Iran dan Israel bersama Amerika Serikat," ujarnya, Senin (23/3/2026).

Selain pendampingan pasar, Pemprov Jabar memperkuat dukungan administratif melalui 14 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang tersebar di wilayah kabupaten dan kota. Fasilitas ini memungkinkan eksportir mendapatkan dokumen resmi untuk menikmati skema preferensi tarif internasional.

"Tersedia 14 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di kabupaten/kota se-Jawa Barat yang siap memfasilitasi pembuatan SKA/Certificate of Origin (COO) guna memanfaatkan skema preferensi tarif bagi para pelaku usaha," kata Nining.

Kondisi di lapangan menunjukkan tantangan besar bagi para pengekspor. Ketegangan di Timur Tengah memicu lonjakan biaya pengiriman, durasi distribusi yang lebih lama, hingga sulitnya mendapatkan bahan baku impor. Masalah diperburuk dengan enggannya pihak asuransi menanggung risiko pengiriman ke wilayah konflik, sehingga banyak pembeli menunda pesanan.

"Pemdaprov Jabar telah menerima laporan para pengekspor merasakan dampak signifikan dari konflik antarnegara berupa lonjakan biaya logistik dan tantangan ketersediaan bahan baku akibat durasi pengiriman yang lebih panjang," terangnya.

Nining mencontohkan, dampak nyata telah dialami oleh sektor industri tekstil. "Sebagai contoh, salah satu perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Barat mengeluhkan penundaan pengiriman sebanyak 10 kontainer untuk pengiriman ke kawasan tersebut," tuturnya.

Merespons penumpukan barang di gudang, asosiasi pengusaha mengusulkan agar industri di kawasan berikat diberikan fleksibilitas untuk menyalurkan hasil produksinya ke pasar dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial agar operasional pabrik dan ketersediaan bahan baku tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

"Disperindag Jabar menampung masukan dari Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) yang meminta agar Kawasan Berikat diberikan keleluasaan menjual hasil produksi ke pasar dalam negeri untuk membantu industri yang kesulitan bahan baku impor," ungkap Nining. @ffr