Eks Petinggi WHO Sampaikan Tiga Pesan untuk Kepala BGN Baru

VISI.NEWS - Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama, menyampaikan tiga pesan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pergantian kepemimpinan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program agar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tjandra mengatakan dalam beberapa pekan terakhir muncul sejumlah rencana pengembangan program MBG, di antaranya memperluas sasaran penerima manfaat tidak hanya bagi anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan ibu menyusui.

Pemerintah juga disebut berencana memperluas cakupan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mempertimbangkan penggunaan fasilitas selain Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti dapur sekolah yang memenuhi persyaratan.

"Kita berharap agar rencana-rencana yang sudah dibicarakan ini memang akan diimplementasikan," kata Tjandra dalam keterangannya dikutip, Jumat (24/7/2026).

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak lagi menyalurkan MBG pada hari libur. Menurutnya, kebijakan tersebut tampaknya sudah mulai diterapkan.

Di sisi lain, Tjandra mengingatkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan program. Ia menyinggung laporan dugaan keracunan makanan di Garut yang muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026.

"Tentu kita harapkan akan ada lagi perbaikan tata kelola program MBG. Di sisi lain, kita lihat juga kenyataan bahwa pada 23 Juli 2026 dilaporkan ada keracunan makanan di Garut, yang kini sedang ditangani," katanya.

Pesan pertama yang disampaikan Tjandra adalah menjadikan keamanan pangan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, aspek keamanan makanan tidak boleh dikompromikan karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

Ia mengutip publikasi WHO pada Juni 2026 yang menyebut makanan tidak aman menyebabkan sekitar 866 juta kasus penyakit dan 1,5 juta kematian setiap tahun di dunia.

"Prinsip utama bahwa makanan harus aman," tegasnya.

Pesan kedua berkaitan dengan pentingnya menjaga kualitas seluruh rantai penyediaan makanan atau from farm to plate. Menurut Tjandra, pengawasan mutu tidak cukup dilakukan di SPPG maupun sekolah, tetapi harus mencakup seluruh proses mulai dari produksi bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, distribusi hingga pengelolaan limbah.

"Yang harus dijaga mutunya bukan hanya di SPPG dan di sekolah, tetapi mulai dari pertanian atau peternakan, transportasi dan penyimpanan di gudang yang terjamin mutunya, lalu bagaimana proses masak di SPPG, transportasi dari SPPG ke sekolah, kebiasaan makan di sekolah sampai ke pembuangan limbahnya," jelasnya.

Ia menegaskan seluruh mata rantai tersebut harus berjalan dengan baik agar kualitas makanan tetap terjaga.

Adapun pesan ketiga adalah perlunya monitoring dan evaluasi berbasis ilmiah sejak awal pelaksanaan program. Tjandra mengusulkan dua bentuk evaluasi, yakni survei kepuasan penerima manfaat yang melibatkan siswa, orang tua, guru, dan pemangku kepentingan lainnya, serta studi kohort jangka panjang untuk mengukur dampak kesehatan program MBG secara ilmiah.

"Dengan pendekatan ilmiah ini maka akan terwujud evidence-based public policy, kebijakan publik berdasarkan bukti ilmiah," pungkasnya