Dua Orang Kepercayaan Anak Buah Halim Divonis Mafia Tanah

Salah satunya, dengan melakukan rekayasa dokumen tanah dan dokumen-dokumen sebagai syarat terbitnya HGU dan faktanya lokasi yang diajukan oleh PT. SKB berada di lokasi Kabupaten Musirawas Utara bukannya di Muba. PT. SKB diduga mencaplok lahan areal tambang yang telah dibebaskan oleh PT Gorby Putra Utama (GPU) sejak 2009, terletak di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2014.

Selanjutnya, PT. GPU menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi bernomor LP/B/129/IV/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 26 April 2024. Fakta Hukum PT. SKB diduga kuat mafia HGU atau tanah sawit dapat dilihat dari dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 522/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Pst.

Dalam putusannya, majelis hakim menghukum tergugat 1, Nyimas Rohana, tergugat 2 Kemas H. Abdul Halim, tergugat 3 Kemas Umar H. Alim, dan tergugat 4 Nyimas Hj. Aminah. Lalu, tergugat 5 PT. SKB untuk membayar ganti rugi kepada pihak PT. GPU sebesar Rp2.798.746.755.038 (Dua Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Delapan).

Kemudian, ada juga putusan PN Lubuk Linggau dengan Nomor Perkara: 199, 200, 201/Pid.B/LH/2024/PN Llg yang menjatuhkan vonis terhadap Akib 10 bulan penjara, Subandi 8 bulan penjara, dan Syarief 8 bulan penjara.

Selanjutnya, pihak terpidana melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Namun, putusan justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Para terpidana menerima putusan banding tersebut. Tak hanya itu, sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut diwarnai aksi unjuk rasa ratusan massa gabungan dari Gerakan Masyarakat Musi Rawas Utara Bersatu dan Koalisi Gerakan Masyarakat Peduli Peradilan Linggau menggelar.

Mereka melakukan aksi solidaritas dukungan kepada PN Lubuk Linggau. Dalam aksi solidaritas tersebut, para massa mendukung PN Lubuklinggau untuk menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku yang meresahkan masyarakat dan meminta aparat penegak hukum segera menangkap dan segera menyidangkan Direktur Utama PT SKB, H. Halim Ali, karena menjadi aktor utama, yang hingga kini belum diseret ke pengadilan.