Dua Dekade KPK, 1.519 Tersangka Sudah Ditahan Rp 3,3 Triliun Kerugian Negara Dikembalikan

Di tahun yang sama, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana pada Pasal 43 ayat (1) mengamanatkan: “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”. Guna melaksanakan amanat tersebut, pada tanggal 27 Desember 2002 Pemerintah menerbitkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk dan diberikan kewenangan secara atribusi oleh Negara untuk melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan perjalanan sejarah tersebut, Pimpinan KPK melalui Surat Keputusan No.1974/HK.02.01/01/12/2022 menetapkan tanggal 27 Desember sebagai Hari Bakti Komisi Pemberantasan Korupsi.

Genap dua dekade KPK berdiri dan berkiprah dalam pemberantasan korupsi, melalui upaya pendidikan antikorupsi, pencegahan dan perbaikan sistem, dan penegakan hukum melalui penindakan, secara mandiri maupun bersinergi dengan berbagai pihak. Dan KPK akan terus mengabdi tanpa henti untuk negeri, agar terwujud Indonesia yang terbebas dari korupsi. @fen