DPRD Jabar Mediasi Kasus Doxing Aktivis Neni Nur Hayati

VISI.NEWS | BANDUNG - Gedung DPRD Jawa Barat menjadi arena mediasi antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Adi Komar dengan aktivis demokrasi Neni Nur Hayati yang menjadi korban doxing melalui akun resmi Instagram Diskominfo. Mediasi berlangsung pada Senin (4/8/2025) di Ruang Banmus DPRD Jabar, dengan Neni mengikuti secara daring. Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Neni atas kelalaian yang terjadi. Ia menegaskan bahwa DPRD, sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jabar, turut bertanggung jawab atas insiden tersebut. “Dengan sangat berat hati atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD meminta maaf kepada Ibu Neni Nur hayati. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Jawa Barat secara resmi secara terbuka meminta maaf atas terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh Diskominfo Jawa Barat,” ujar Rahmat. Sementara itu, Adi Komar menyatakan bahwa Diskominfo telah memenuhi permintaan Neni, seperti menghapus unggahan video dan menanggapi somasi. Namun ia menekankan bahwa video tersebut semata menyampaikan informasi terkait APBD, tanpa bermaksud menyerang pribadi. "Unggahan kami itu menyampaikan informasi terkait APBD. Dan ini poin penting, tidak ada anggaran APBD Provinsi Jawa Barat, khususnya di Diskominfo, yang digunakan untuk membayar buzzer," ujar Adi. "Kami prihatin dan menyayangkan yang terjadi pada Bu Neni. Serangan dari netizen itu di luar dugaan dan kuasa kami," lanjutnya. Neni merespons dengan apresiasi terhadap DPRD, namun menyayangkan absennya permintaan maaf langsung dari Pemprov atau Diskominfo. Ia mempertanyakan alasan pencantuman fotonya dalam konten yang dikaitkan dengan narasi anggaran. "Kan seharusnya pemerintah itu melindungi kebebasan berpendapat. Ini hak konstitusi. Kritik adalah hal biasa dalam demokrasi. Jangan hanya jadi pelayan publik, tapi jadilah negarawan," tegasnya. Sebagai Direktur Deep Indonesia, Neni menegaskan pentingnya sikap negarawan dalam merespons kritik publik dan menjaga prinsip demokrasi. @ffr