Di Tengah Penolakan Publik, Pemerintah Pilih Buka Ruang Dialog Soal Pilkada DPRD

VISI.NEWS|BANDUNG -Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menempatkan pemerintah pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, dukungan politik di parlemen terus menguat. Di sisi lain, suara publik yang menolak mekanisme tersebut kian mengeras. Pemerintah menyatakan tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan dan memilih membuka ruang dialog seluas-luasnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menyadari adanya perbedaan pandangan yang tajam di masyarakat terkait usulan pilkada melalui DPRD.

“Kita coba dengarkan, kan, masukan-masukannya,” kata Prasetyo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Pemerintah, menurut Prasetyo, tidak hanya mendengar aspirasi partai politik, tetapi juga mempertimbangkan sikap masyarakat. Salah satu rujukan yang diterima pemerintah adalah hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak pilkada lewat DPRD.

Survei tersebut mencatat 67,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau sama sekali tidak setuju dengan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Penolakan itu juga datang dari mayoritas pemilih Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian, menjelaskan survei dilakukan dengan metode yang dianggap representatif.

“Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial,” kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Di tengah penolakan publik tersebut, dukungan politik justru menguat di DPR. Lima partai telah menyatakan sikap mendukung pilkada melalui DPRD, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.