Di Tengah Penolakan Publik, Pemerintah Pilih Buka Ruang Dialog Soal Pilkada DPRD

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menilai mekanisme tersebut lebih rasional dari sisi anggaran dan proses politik.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono, Senin (29/12/2025).

Sugiono menekankan bahwa biaya politik yang tinggi dalam pilkada langsung kerap menjadi hambatan bagi calon kepala daerah yang memiliki kapasitas.

“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” katanya.

Sikap serupa disampaikan Partai Demokrat, meski partai ini pernah berada di posisi berseberangan dengan mekanisme tersebut pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan sikap partainya berpijak pada konstitusi.

“Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).

Ia menegaskan Partai Demokrat sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.

“Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” ujarnya.