Dewi Yustisiana Dorong Gakkum ESDM Perkuat Pencegahan Tambang Ilegal

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana menegaskan pentingnya penguatan pengawasan praktik tambang ilegal. Dewi lantas mendorong penguatan keberadaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) yang telah ada selama ini di Kementerian ESDM diharapkan dapat menjawab aspirasi masyarakat yang disuarakan dari daerah. Mengingat, aktivitas penambangan liar masih marak di berbagai daerah dan membutuhkan strategi penanganan yang lebih efektif. “Masih banyak sekali Pak penambangan liar itu. Jadi, saya berharap dengan adanya Gakkum ini memang pencegahan penambahan liar itu bisa berjalan efektif. Jadi nanti Bapak juga mungkin bisa sedikit memaparkan strateginya nanti untuk di 2026 dengan anggaran yang sudah disampaikan kira-kira rencana kerjanya seperti apa Pak dengan dinamika yang sudah terjadi sejauh ini di lapangan,” ujar Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Eselon Kementerian ESDM di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Selain itu, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyoroti usulan anggaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Ia menyinggung adanya lonjakan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. “Kalau melihat dari materi BPH Migas, pada tahun 2016 dari pagu Rp 38 miliar terjadi penghematan hingga Rp 10,8 miliar, sehingga beroperasi dengan Rp 21,3 miliar. Namun di usulan tahun 2026, budget tersebut naik 236 persen menjadi Rp 50,4 miliar. Kami ingin tahu detail aktivitas yang direncanakan, khususnya dalam pengawasan layanan BBM,” jelasnya. Dewi menegaskan, isu penyelundupan BBM masih kerap terjadi dan menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, ia mengingatkan BPH Migas fokus serius dalam memastikan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi lebih ketat dan berbasis pengalaman penanganan di tahun-tahun sebelumnya. “Karena kita tahu bahwa mengenai penyelundupan BBM itu masih sangat sering terjadi. Jadi kami juga menaruh atensi bagaimana tahun 2026 ini penyelewengan BBM bersubsidi ini memang harus bisa diantisipasi dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya,” tegas Dewi. @givary