Dekan FPIPS UPI Soroti Krisis Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum

Lebih lanjut, Prof. Cecep menilai pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan langkah represif. Upaya pencegahan melalui pendidikan dan pembentukan budaya antikorupsi harus menjadi prioritas agar pelanggaran hukum dapat diminimalkan sejak dini.

"Penindakan berada di hilir, sedangkan pencegahan berada di hulu. Pendidikan menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran hukum, integritas, serta budaya antikorupsi di masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami hukum secara akademis, tetapi juga memiliki karakter berintegritas. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah perguruan tinggi telah mulai menerapkan pendidikan antikorupsi, meskipun hingga kini belum menjadi mata kuliah wajib secara nasional.

"Yang lebih penting bukan sekadar mata kuliah, tetapi bagaimana kampus membangun budaya antikorupsi, budaya jujur, disiplin, serta menolak praktik suap dan jalan pintas. Kampus harus menjadi miniatur kehidupan berbangsa yang berintegritas," ujarnya.

Menjelang Hari Kemerdekaan RI, Cecep berharap momentum tersebut dijadikan bahan refleksi bersama, khususnya bagi pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen terhadap supremasi hukum.

Ia menilai masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan sistem hukum yang independen, transparan, dan mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

"Penegakan hukum merupakan fondasi pembangunan nasional. Tanpa sistem hukum yang dipercaya masyarakat, berbagai sektor pembangunan akan sulit berkembang secara optimal. Karena itu, seluruh pihak harus bersama-sama menjaga integritas hukum agar kepercayaan publik dapat kembali tumbuh," pungkasnya.