Darmadi Durianto Kritik Kebijakan Penunjukan 21 Balai Standarisasi

Desi Rossilawati
Senin, 1 Desember 2025 | 06:06 WIB
Bagikan
Darmadi Durianto Kritik Kebijakan Penunjukan 21 Balai Standarisasi

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, kritik keras kebijakan diskriminatif 21 surat keputusan yang menunjuk Balai Besar Standardisasi milik Kemenperin untuk menangani sertifikasi sejumlah produk impor tertentu.

“Kebijakan penunjukan 21 Balai Standardisasi milik Kemenperin secara eksklusif jelas tidak sehat dan tidak adil. Ini menciptakan monopoli terselubung yang bertentangan dengan prinsip penilaian kesesuaian: independensi, transparansi, dan objektivitas." Kata Darmadi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (29/11/2025).

Sementara itu, lembaga sertifikasi produk (LSPro) milik swasta hanya diberi ruang sempit untuk produk dalam negeri, yang jumlahnya jauh lebih kecil dan sebagian besar juga ditangani LSPro milik pemerintah

"Dampaknya sudah nyata ribuan pekerja LSPro swasta terkena PHK, laboratorium menganggur, dan perusahaan kehilangan order. Itu menunjukkan ada kesalahan desain kebijakan yang harus segera dikoreksi.” papar Darmadi.

Lebih lanjut Darmadi menjelaskan kebijakan penunjukan 21 Balai Besar Standardisasi milik Kemenperin secara eksklusif untuk menangani sertifikasi produk impor sebagai kebijakan yang tidak sehat, tidak adil, dan tidak sejalan dengan prinsip tata kelola industri yang baik.

"Kebijakan ini telah menutup ruang gerak LSPro swasta dan BUMN yang selama ini memiliki kompetensi dan infrastruktur yang tidak kalah, bahkan dalam banyak kasus lebih siap. Padahal Lspro Swasta sebelumnya telah melakukan investasi yang cukup besar untuk membangun laboratorium pengujian produk yang bertaraf nasional bahkan internasional dan ini sebenarnya sangat baik untuk meningkatkan profesionalitas standarisasi produk." Papar Darmadi.

"Sangat disayangkan malahan sekarang dimonopoli oleh Balai Besar Standardisasi milik Kemenperin saja sehingga dampaknya seperti PHK ribuan pegawai, laboratorium idle, dan matinya order sertifikasi adalah indikator jelas bahwa kebijakan ini mengabaikan aspek keadilan dan efisiensi ekonomi." Sambung Darmadi.

Halaman :

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.