Darmadi Durianto Kritik Kebijakan Penunjukan 21 Balai Standarisasi

Dalam sistem penilaian kesesuaian, prinsip yang dijunjung adalah independensi, kompetensi, transparansi, dan keberterimaan pasar. Ketika lembaga pemerintah menjadi regulator sekaligus operator, apalagi tanpa proses transisi yang matang, maka terjadi conflict of interest yang merusak pilar tersebut.

"Ini bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang pada akhirnya merugikan konsumen dan industri nasional.” Jelas Darmadi.

Bahkan Darmadi menguraikan dampak terhadap rantai pasok industri.

“Gangguan pada proses sertifikasi SNI yang lambat terutama akibat hambatan administrasi di SIINas telah berimbas langsung pada rantai pasok komponen industri dan mengganggu produksi manufaktur nasional. Ini sangat serius, karena industri kita bergantung pada kepastian suplai komponen untuk menjaga kelancaran produksi." Papar Darmadi.

Solusinya menurut Darmadi ada tiga:

1.Kembalikan ekosistem penilaian kesesuaian ke prinsip kompetitif dan multi-lembaga. Pemerintah harus membuka kembali peran LSPro swasta dan BUMN yang tersertifikasi KAN agar proses berjalan cepat, objektif, dan tidak tersentralisasi berlebihan.

2.Reformasi dan percepatan perbaikan sistem SIINas. Sistem ini harus menjadi fasilitator, bukan penghambat. Integrasi, simplifikasi, dan SLA (Service Level Agreement) harus diterapkan agar sertifikasi tidak memblok rantai pasok industri.

3.Pisahkan fungsi regulator dan operator. Kemenperin semestinya fokus menetapkan kebijakan dan pengawasan; sementara layanan teknis dapat dijalankan oleh lembaga-lembaga kompeten, baik pemerintah maupun swasta, secara setara.