Dari Davos ke Moskow: Klaim Trump Berbeda dengan Sikap Putin soal Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian yang diinisiasi Trump awalnya dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pasca konflik. Namun, dalam draf piagam yang dikirimkan ke sekitar 60 negara, peran dewan diperluas untuk menangani berbagai konflik global, tidak terbatas pada Palestina.

Draf tersebut juga menetapkan kontribusi US$ 1 miliar bagi negara yang menginginkan keanggotaan permanen, sementara keanggotaan reguler dibatasi selama tiga tahun. Dewan ini akan dipimpin langsung oleh Trump, yang juga akan merangkap sebagai perwakilan Amerika Serikat.

Langkah ini menuai respons beragam. Sejumlah negara sekutu AS, seperti Prancis dan Norwegia, menolak bergabung karena khawatir Dewan Perdamaian akan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejumlah diplomat asing bahkan menilai inisiatif tersebut berpotensi menciptakan tumpang tindih legitimasi dalam penyelesaian konflik global.

Di sisi lain, beberapa negara telah menyatakan kesiapan bergabung, termasuk Indonesia serta sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Turki. Israel juga sebelumnya menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

Perbedaan sikap Rusia dan klaim Trump kini menjadi ujian awal bagi Dewan Perdamaian: apakah ia akan menjadi forum diplomasi baru yang efektif, atau justru menambah ketegangan di tengah lanskap geopolitik global yang sudah rapuh. @kanaya