DAMRI Tak Kebagian PMN, PUKIS Kritik Lemahnya Komitmen Negara

Dari sisi keberlangsungan usaha, Gibran berpandangan bahwa DAMRI memang masih dapat bertahan tanpa PMN, namun hal itu tidak akan berlangsung lama. Pasalnya, DAMRI memerlukan modal besar untuk melakukan modernisasi layanan demi bisa bersaing dengan perusahaan otobus swasta di tengah kondisi pasar yang kian kompetitif. Tanpa dukungan pemerintah, daya saing DAMRI jelas akan menurun. Karena itu, PUKIS mendesak adanya PMN untuk DAMRI, sekaligus menuntut pemerintah dan DPR menunjukkan dukungan yang sama seperti yang diberikan kepada BUMN transportasi lainnya. Terlebih, BUMN ini tidak hanya menjalankan kegiatan bisnis, tetapi juga ada fungsi sosial di dalamnya. “Garuda yang terus-menerus merugi saja selalu dibantu, dulu dengan PMN, sekarang disuntik melalui Danantara, mengapa DAMRI yang sedang tumbuh malah ditelantarkan?” tanya Gibran.

Ke depan, menurut PUKIS, pemerintah juga perlu mengevaluasi skema pengadaan angkutan jalan perintis yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Selama ini, lelang angkutan perintis seringkali hanya diikuti DAMRI sebagai satu-satunya peserta alias peserta tunggal. Ketiadaan peserta menunjukkan bahwa trayek-trayek yang dilelang memang kurang menarik bagi pelaku usaha. Namun demikian, trayek-trayek tersebut amat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga negara tetap harus memberikan pelayanan. Karena itu, PUKIS mengusulkan agar skema lelang pada trayek-trayek perintis diubah menjadi skema penugasan langsung kepada DAMRI berupa Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO), sebagaimana telah diterapkan pada sektor perkeretaapian melalui KAI.

Skema ini memberikan kepastian pendanaan bagi DAMRI karena perusahaan akan menerima kompensasi dari negara melalui APBN dan kompensasi tersebut dapat diperhitungkan sejak awal dalam kas perusahaan, tidak seperti skema saat ini yang kepastiannya menunggu hasil lelang setiap tahun. Dengan demikian, kinerja perusahaan ke depan akan lebih stabil sehingga dapat melakukan perencanaan jangka panjang dengan lebih baik, misalnya untuk mengembangkan rute, menyiapkan armada baru, dan bahkan melakukan subsidi silang secara mandiri kepada trayek-trayek perintis. “Skema ini akan memperkuat fondasi bisnis dan keuangan DAMRI sehingga nantinya bisa lebih mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada dukungan pemerintah,” tambah Gibran.