Dadang M. Naser Soroti Lemahnya Pengawasan Program Kehutanan Sosial di Jawa

Dadang mengungkapkan bahwa gagalnya pelaksanaan PS ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya pengawasan, pendampingan teknis, dan bimbingan yang diberikan kepada masyarakat penggarap. Hal ini menyebabkan kebijakan yang awalnya bertujuan untuk memberikan akses kelola kepada masyarakat justru berakhir dengan praktik perusakan hutan.

Dalam kesempatan tersebut, Dadang menekankan bahwa konsep kehutanan sosial seharusnya berbasis agroforestry (pertanian hutan) yang dapat memberikan manfaat ganda: menjaga tegakan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan penanaman pohon nangka, sukun, kopi, dan tanaman keras lainnya yang selaras dengan tujuan menjaga tegakan hutan dan dapat dikombinasikan dengan kegiatan peternakan.

FPHJ juga memaparkan sejumlah praktik keliru yang terjadi di lapangan terkait dengan program kehutanan sosial. Dadang menegaskan bahwa sebagian kelompok salah dalam memanfaatkan kebijakan negara, menjadikannya sebagai legitimasi untuk masuk ke hutan yang berujung pada pembalakan dan perambahan ilegal.

"Ada yang salah paham dan memanfaatkan kebijakan negara untuk tindakan yang tidak sesuai, seperti pembalakan dan perambahan hutan," jelas Dadang. Ia menegaskan bahwa penyimpangan seperti ini harus dihentikan dan kebijakan terkait harus segera dievaluasi agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut.

Dadang juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPR sedang mempersiapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kehutanan untuk mengevaluasi tata kelola hutan nasional, termasuk kebijakan KHDPK dan reforma agraria di kawasan hutan. Komisi IV akan memanggil pihak terkait seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhutani, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), dan pihak-pihak lain yang relevan untuk membahas langkah-langkah perbaikan kebijakan.

"Kami sangat terbuka untuk menerima data dan masukan dari Forum Pemerhati dan Penyelamat Hutan Jawa untuk memperkuat proses evaluasi kebijakan ini," kata Dadang, menegaskan komitmen Komisi IV untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.