Charles Honoris Minta Pemerintah Segera Beri Kepastian Status Nakes Honorer

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut perlindungan tenaga kesehatan yang setiap hari melayani masyarakat.

Charles menyoroti masih banyaknya tenaga kesehatan honorer yang bekerja di puskesmas, rumah sakit, hingga dinas kesehatan daerah, meskipun secara regulasi status tenaga honorer sudah tidak lagi diperbolehkan. 

 

"Secara formal tidak ada lagi tenaga honorer. Aturannya sudah tidak boleh lagi tenaga honorer. Tapi realitanya tidak seperti itu Pak," ujar Charles dalam keterangannya dikutip, Senin (29/6/2026).

Ia menilai kondisi tersebut membuat banyak tenaga kesehatan bekerja tanpa kepastian status dan perlindungan hukum yang memadai, meskipun beban kerja mereka tidak berbeda dengan tenaga kesehatan berstatus ASN maupun PPPK.

"Kalau mau jujur, teman-teman yang hari ini bekerja sebagai tenaga honorer, nakes honorer, dengan beban kerja yang tidak kalah dengan teman-teman yang statusnya PPPK maupun ASN, bekerja tanpa perlindungan payung hukum," tegasnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu meminta pemerintah segera menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, tenaga kesehatan honorer perlu mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir dan status kepegawaiannya ke depan.

"Saya minta pemerintah untuk bisa segera memastikan nasib mereka ke depan seperti apa. Diangkat jadi PPPK, PPPK paruh waktu, atau seperti apa. Tapi jenjangnya harus jelas Pak. Tidak bisa dibiarkan seperti sekarang ini," katanya.

Charles juga mengingatkan bahwa keberadaan tenaga kesehatan honorer selama ini turut menopang pelayanan kesehatan masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, negara perlu hadir memberikan kepastian dan perlindungan bagi mereka.