Cak Imin Minta Pemeriksaan Diundur, KPK akan Melakukan Penggeledahan

VISI.NEWS | JAKARTA - Mantan Menteri Tenaga Kerja RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) minta pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diundur ke Kamis (7/9/2023) namun pihak KPK tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena tim pada hari itu akan melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti yang dibutuhkan dalam kasus ini.

Cak Imin akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus rasuah pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Informasi yang kami peroleh dari tim penyidik KPK tadi menyampaikan bahwa telah menerima surat konfirmasi dari saksi ini tidak bisa hadir karena agenda lain di tempat lain," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Ali menjelaskan, karena itu pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Cak Imin pada pekan depan. KPK pun bakal segera mengirimkan surat pemanggilan ulang kepada Cak Imin.

"Jadi bukan dihari Kamis tanggal 7 September sebagaimana permintaan dari saksi, tapi penyidik mengagendakan minggu depan," ungkapnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengaku bahwa dirinya tidak dapat memenuhi panggilan KPK pada Selasa (5/9/2023). Alasannya, ia harus menghadiri dan membuka sebuah acara di luar kota.

"Saya sudah dapat surat pemanggilan dan sebetulnya saya mau datang, tapi acara saya di Banjarmasin, ini pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an sedunia, internasional. Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman JQH, organisasi para hafiz dan qari NU, ini saya sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional, dari banyak negara," kata Cak Imin dikutip dari video Mata Najwa yang diunggah kanal Youtube Najwa Shihab, Selasa.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR, kata Cak Imin, pihaknyanharus membuka MTQ Internasional tersebut. "Saya seperti halnya warga negara lain mendukung seluruh langkah KPK dan siap membantu seluruh upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.

Kasus yang ikut menjerat Cak Imin saat menjabat Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012.

@mpa