Bertemu Bupati Bandung, Ini yang Disampaikan Perwakilan Para Pedagang Pasar Banjaran

Ia menjelaskan saat ini Pemkab Bandung tengah menghadapi proses hukum di PTUN terkait permasalahan revitalisasi Pasar Banjaran. “Proses hukum, silahkan terus berlanjut. Kami sangat menghargai. Saat ini memang belum ada kesepahaman antara kita. Selama proses hukum berjalan, saya minta Kepala Diperdagin dan Kasatpol PP membuka pola komunikasi yang lebih humanis dengan para pedagang ini, agar tidak ada kesan mengintimidasi, " tegasnya pula.

Sementara itu, Advokat dari Tim Kuasa Hukum Jaringan Advokasi Rakyat Miskin Indonesia yang juga Kuasa Hukum Para Pedagang Pasar Banjaran Harry Haswidy, S.H., mengatakan bahwa, pertemuan dengan Bupati Bandung belum belum mencapai kesepakatan namun pada intinya pedagang mendukung revitalisasi itu.

"Ini adalah pertemuan pertama antara pedagang dengan Bupati langsung, untuk membahas berkaitan dengan permasalahan revitalisasi Pasar Banjaran. Jadi nanti akan ada pertemuan- pertemuan berikutnya untuk membahas secara detail, apa yang menjadi tuntutan para pedagang dan apa yang menjadi ketetapan dari Bupati Bandung dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung berkaitan dengan Pasar Banjaran," tutur Harry.

Harry mengungkapkan dari poin-poin yang disampaikan kepada Bupati Bandung, para pedagang pada intinya mendukung revitalisasi Pasar Banjaran. "Akan tetapi menginginkan menggunakan dana APBD dan APBN. Yang kedua adalah para pedagang ingin ada harga kios yang sesuai dengan kemampuan para pedagang," ujar Harry.

Kemudian yang ketiga, kata Harry, ada kebijakan khusus melibatkan kelompok warga pedagang (Kewarpa), dalam hal ini sebagai organisasi pedagang Pasar Banjaran. "Untuk dilibatkan dalam revitalisasi Pasar Banjaran. Kemudian yang keempat, adanya kompensasi kios karena kios ini dibangun secara swadaya oleh para pedagang," katanya.

Harry mengatakan pada intinya pedagang itu, jangan sampai revitalisasi Pasar Banjaran memberatkan para pedagang. "Pak Bupati tadi sudah mengetahui langsung fakta-fakta di lapangan selama ini terjadi, mengenai intimidasi terhadap pedagang sudah disampaikan. Dan kami apresiasi, bupati sudah memerintahkan Kasatpol PP dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menghindari tindakan-tindakan mengarah ke intimidasi," katanya.