Belajar dari Seoul, Bandung Dorong Pemerintahan Berbasis Data

Mobilitas masyarakat yang tinggi membuat kebutuhan terhadap pelayanan publik terus berubah. Pemerintah juga harus merespons berbagai persoalan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, transportasi, pelayanan administrasi, hingga perkembangan ekonomi digital.

Kondisi tersebut membuat pengelolaan kota tidak dapat dilakukan dengan pola lama yang hanya mengandalkan respons setelah persoalan muncul.

Pemerintah membutuhkan informasi yang cepat dan akurat untuk mengetahui perubahan kondisi di lapangan. Data yang terintegrasi kemudian dapat membantu pemerintah menentukan prioritas dan mengarahkan sumber daya pada persoalan yang paling membutuhkan penanganan.

Dalam konteks tersebut, pengalaman Seoul dalam mengembangkan konsep kota cerdas menjadi salah satu pembelajaran yang dinilai relevan bagi Bandung.

Namun, Farhan menegaskan Bandung tidak harus meniru Seoul secara keseluruhan. Setiap kota memiliki karakteristik, persoalan, kapasitas, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Yang perlu dipelajari adalah bagaimana Seoul membangun tata kelola pemerintahan yang mampu memanfaatkan teknologi dan data untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Smart city pada akhirnya bukan soal seberapa banyak teknologi yang diterapkan atau berapa banyak anggaran yang digunakan untuk membeli sensor dan mengembangkan aplikasi. Yang paling penting adalah bagaimana digitalisasi ini memberikan dampak yang luas bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Farhan, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak dapat hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki atau perangkat teknologi yang berhasil dibangun.