Belajar dari Seoul, Bandung Dorong Pemerintahan Berbasis Data

VISI.NEWS — Pemerintah Kota Bandung terus mendorong perubahan tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih berbasis data. Kebijakan dan pelayanan publik diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan pengalaman, perkiraan, atau kebiasaan, tetapi menggunakan data sebagai dasar untuk memahami persoalan dan menentukan langkah yang tepat.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka kegiatan NGULIK atau Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Data dan Statistik bertema “Data-Driven Governance: Lesson from Seoul Smart City Evolution”. Kegiatan tersebut digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (13/8/2026).

Farhan mengatakan perkembangan kota di tengah transformasi digital membuat pemerintah harus memiliki kemampuan membaca perubahan secara lebih akurat. Data, menurut dia, tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai produk administrasi yang dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan.

Lebih dari itu, data harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan menentukan intervensi pemerintah.

“Data dalam governance pada dasarnya menempatkan data bukan sekadar sebagai produk administrasi, melainkan sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, penggunaan data dalam pemerintahan harus mampu menjawab pertanyaan mendasar setiap kali pemerintah menghadapi persoalan perkotaan. Pemerintah perlu mengetahui apa masalah yang terjadi, siapa yang terlibat dan terdampak, di mana persoalan tersebut berlangsung, serta apa penyebab utamanya.

Jawaban atas pertanyaan tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan bentuk intervensi yang paling tepat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar berdasarkan asumsi, melainkan memiliki dasar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Farhan menilai pendekatan tersebut semakin penting diterapkan di Kota Bandung. Dengan wilayah sekitar 170 kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mendekati 3 juta jiwa, Bandung menghadapi dinamika perkotaan yang kompleks.

Mobilitas masyarakat yang tinggi membuat kebutuhan terhadap pelayanan publik terus berubah. Pemerintah juga harus merespons berbagai persoalan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, transportasi, pelayanan administrasi, hingga perkembangan ekonomi digital.

Kondisi tersebut membuat pengelolaan kota tidak dapat dilakukan dengan pola lama yang hanya mengandalkan respons setelah persoalan muncul.

Pemerintah membutuhkan informasi yang cepat dan akurat untuk mengetahui perubahan kondisi di lapangan. Data yang terintegrasi kemudian dapat membantu pemerintah menentukan prioritas dan mengarahkan sumber daya pada persoalan yang paling membutuhkan penanganan.

Dalam konteks tersebut, pengalaman Seoul dalam mengembangkan konsep kota cerdas menjadi salah satu pembelajaran yang dinilai relevan bagi Bandung.

Namun, Farhan menegaskan Bandung tidak harus meniru Seoul secara keseluruhan. Setiap kota memiliki karakteristik, persoalan, kapasitas, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Yang perlu dipelajari adalah bagaimana Seoul membangun tata kelola pemerintahan yang mampu memanfaatkan teknologi dan data untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Smart city pada akhirnya bukan soal seberapa banyak teknologi yang diterapkan atau berapa banyak anggaran yang digunakan untuk membeli sensor dan mengembangkan aplikasi. Yang paling penting adalah bagaimana digitalisasi ini memberikan dampak yang luas bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Farhan, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak dapat hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki atau perangkat teknologi yang berhasil dibangun.

Teknologi harus memiliki tujuan yang jelas, yakni membantu pemerintah menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, pembangunan smart city harus diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan. Data dari berbagai organisasi pemerintah perlu dapat dimanfaatkan secara terintegrasi sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.

Farhan melihat konsistensi Seoul dalam membangun pemerintahan yang responsif sebagai salah satu aspek yang penting dipelajari. Integrasi data antarorganisasi pemerintahan menjadi bagian dari upaya tersebut, termasuk keterlibatan berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat.

Menurut dia, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem pemerintahan berbasis data.

Dalam penerapannya di Bandung, Farhan berharap data dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Data yang dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara transparan dinilai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat dapat mengetahui dasar kebijakan sekaligus melihat bagaimana pemerintah menggunakan informasi untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Transparansi juga dapat membantu membangun komunikasi dua arah. Pemerintah tidak hanya mengumpulkan data dari masyarakat, tetapi juga menggunakan data tersebut untuk memberikan respons yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga.

Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi pemerintahan tidak berhenti pada pembangunan sistem teknologi informasi. Transformasi tersebut diharapkan mampu mengubah cara pemerintah memahami masalah, membuat keputusan, memberikan pelayanan, dan mengevaluasi kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Seoul Metropolitan Government, Mr. Koo Hong-seok, Ambassador for International Relations, menyampaikan bahwa hubungan persahabatan antara Bandung dan Seoul telah berlangsung sejak 2016.

Tahun 2026 menjadi momentum khusus karena menandai 10 tahun kemitraan antara kedua kota.

Menurut Koo, satu dekade hubungan Bandung-Seoul menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama sekaligus saling berbagi pengalaman mengenai berbagai kebijakan perkotaan.

Ia menilai perubahan lingkungan perkotaan berlangsung semakin cepat. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat juga semakin beragam sehingga pemerintah dituntut mampu merespons perubahan tersebut secara efektif.

Seoul, kata Koo, terus memanfaatkan data dan teknologi digital sebagai bagian dari upaya merespons perkembangan tersebut.

“Kami sangat berharap waktu ini dapat menjadi waktu yang berharga bagi kita semua untuk berbagi pengalaman dan pendapat satu sama lain,” ujarnya.

Koo juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Bandung dan Seoul serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan NGULIK tersebut.

Menurutnya, forum berbagi pengalaman seperti ini dapat menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman dan mencari peluang kerja sama baru di antara kedua kota.

Hubungan Bandung dan Seoul yang telah berlangsung selama satu dekade juga menjadi modal untuk mengembangkan bentuk kolaborasi yang lebih luas. Pertukaran pengalaman mengenai tata kelola pemerintahan, teknologi informasi, data, dan pembangunan kota cerdas menjadi salah satu bidang yang dapat terus dikembangkan.

Bagi Bandung, pembelajaran dari Seoul menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pemerintahan berbasis data. Kota Bandung menghadapi persoalan yang terus berkembang sehingga pemerintah membutuhkan sistem pengambilan keputusan yang mampu mengikuti perubahan secara cepat.

Pemanfaatan data dapat membantu pemerintah memetakan kondisi masyarakat secara lebih rinci. Dengan mengetahui lokasi persoalan, kelompok masyarakat yang terdampak, serta faktor penyebabnya, pemerintah dapat menyusun program yang lebih terarah.

Pendekatan tersebut juga memungkinkan evaluasi kebijakan dilakukan secara lebih terukur. Program yang telah dijalankan dapat dibandingkan dengan kondisi sebelum intervensi sehingga pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan hasil yang diharapkan.

Transformasi tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah berhadapan dengan persoalan yang saling berkaitan. Masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, lingkungan, dan pelayanan publik tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja.

Diperlukan pertukaran dan integrasi informasi agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kota.

Karena itu, pengalaman Seoul menjadi bahan pembelajaran bagi Pemkot Bandung untuk membangun tata kelola yang lebih terintegrasi. Namun, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan karakteristik Bandung dan kebutuhan masyarakatnya.

Farhan menekankan bahwa teknologi hanyalah alat. Ukuran keberhasilan utama tetap berada pada manfaat yang dirasakan masyarakat.

Jika digitalisasi mampu membuat pelayanan lebih cepat, kebijakan lebih tepat sasaran, pemerintah lebih responsif, dan masyarakat lebih mudah memperoleh layanan serta informasi, maka transformasi digital memiliki nilai nyata.

Melalui kegiatan NGULIK, Pemkot Bandung berharap diskusi mengenai pemerintahan berbasis data tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat diterjemahkan menjadi perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di Kota Bandung.

Sepuluh tahun hubungan Bandung dan Seoul pun menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama kedua kota. Bukan hanya dalam pertukaran pengalaman mengenai smart city, tetapi juga dalam membangun pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, arah transformasi digital Bandung bukan sekadar menjadikan kota lebih modern secara teknologi. Pemerintah ingin memastikan setiap data yang dikumpulkan memiliki manfaat, setiap teknologi yang digunakan memiliki tujuan, dan setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.

Dengan fondasi tersebut, Bandung diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, terukur, transparan, dan mampu menghadapi kompleksitas persoalan perkotaan di era digital.