Bagaimana Jakarta Menggali Lubangnya Sendiri

Antara tahun 1965 dan 1998, Indonesia berada di bawah kendali rezim otoriter yang disebut ‘Orde Baru’, yang dipimpin oleh seorang jenderal angkatan darat, Suharto. Suharto berkuasa melalui kudeta yang didukung CIA, menggulingkan Sukarno, presiden pertama Indonesia.

Di bawah pemerintahan Sukarno, Indonesia menganut pola pembangunan nasionalis-kiri, misalnya melalui program reforma agraria. Di bawah pemerintahan Suharto, Indonesia menganut pembangunan yang terpusat pada kapitalis dengan Jakarta sebagai pusatnya.

Bagaimana penurunan permukaan tanah di Jakarta dibentuk dan berkontribusi dalam membentuk urbanisasi yang tidak merata pada rezim Orde Baru, terlihat dari penyebab tenggelamnya kota tersebut: urbanisasi yang meluas secara vertikal melalui pengambilan air tanah yang berlebihan dan perluasan horizontal bagian kota yang modern melalui perkantoran, mal dan daerah pemukiman.

Pembangunan sumur air tanah dalam memerlukan biaya yang lebih besar dan itulah sebabnya biasanya sumur tersebut dibangun oleh sektor tertentu yang mampu membiayainya, seperti hotel, mal, dan pembangunan perumahan kelas atas. Mereka adalah penyebab utama penurunan permukaan tanah; bukan sumur air tanah dangkal yang digunakan oleh pemukiman miskin perkotaan.

Demikian pula, bangunan-bangunan terberat di Jakarta berada di sektor komersial yang secara besar-besaran mengubah bagian hijau kota menjadi berbagai hotel, mal, dan pemukiman mewah. Banyak pengembang yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari kroni kapitalis Orde Baru Suharto.

Penderitaan Jakarta berakar pada nasib Indonesia , diperintah dari awal rezim Orde Baru hingga sekarang.

Membuat pengambilan air tanah dapat dipertanggungjawabkan – dalam hal jumlah total sumur dalam, kedalamannya, volume air yang diambil, dan pembangun/pemilik yang melakukan pengambilan – merupakan salah satu solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah ini.

Tata kelola air tanah yang transparan kemudian dapat dilakukan bersamaan dengan peningkatan layanan air perpipaan sebagai bagian dari rencana pembangunan Jakarta yang lebih terpusat di luar urbanisasi yang tidak merata akibat pembangunan yang dikendalikan kapitalis.