Audiensi ke Komisi VII DPR RI, DPRD Banjarbaru Adukan UMKM Terjerat Pidana

VISI.NEWS | JAKARTA - DPRD Kota Banjarbaru melakukan audiensi ke Komisi VII DPR RI untuk melakukan pengaduan terkait adanya UMKM yang terjerat kasus pidana. Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru Emi Lasari mendorong permasalahan yang terjadi pada salah satu UMKM di Banjarbaru untuk segera diselesaikan. Dengan dilakukannya audiensi DPRD Kota Banjarbaru dengan Komisi VII DPR RI, Emi berharap Komisi VII dapat memberi pendampingan pada UMKM yang terjerat kasus pidana. Diketahui bila UMKM ini dituntut karena tidak mencantumkan label dan kemudian juga tidak menyantumkan tanggal kadaluarsa. "Kami meminta agar Komisi VII DPR RI nanti berkoordinasi dengan Kementerian UMKM dalam rangka untuk melakukan pendampingan kasus, bahwa ketika ada UMKM kita yang mendapat persoalan hukum memang semua dari kita memang berihtiar untuk melakukan pendampingan," kata Emi kepada Wartawan, Selasa (29/4/2025). Emi meminta adanya penelusuran kembali untuk membicarakan kembali terkait MOU antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kementerian UMKM terkait kesepakatan untuk kerjasama. Menurutnya, penanganan-penanganan kasus ini seharusnya bisa lebih banyak pada pembinaan bukan dengan tindakan pidana yang bisa menjadi momok bagi UMKM. "Kami berharap ini bisa dikoordinasikan sampai ke bawah, sehingga kedepan ini tidak menjadi satu momok yang mengerikan bagi UMKM kita," ujarnya. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kegiatan UMKM ini menyumbang 97% kegiatan perekonomian Kota Banjarbaru dengan jumlah sekitar 22 ribu yang melakukan proses perizinan. Emi menyatakan bila hal tersebut harus menjadi perhatian karena sebagai bentuk proteksi supaya para pelaku UMKM ini tidak resah dalam melakukan aktivitasnya. "Nah kemudian tadi juga Komisi VII DPR menyatakan ingin menyampaikan berkomunikasi langsung dengan Kementerian UMKM mengenai pendampingan ini," pungkasnya. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menyatakan bila Komisi VII DPR RI akan mengawal kasus UMKM yang terjerat pidana tersebut. Bahkan Yoyok berharap bila permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan dan ia meminta kepada pihak DPRD Kota Banjarbaru untuk mengirimkan resume tersebut secara lengkap. "Kami prihatin, saya siap membantu mengawal kasus ini supaya segera tuntas," kata Yoyok. @givary