AS Siapkan Portal Online 'Freedom.gov' untuk Akses Konten yang Diblokir di Eropa, Picu Potensi Ketegangan

Rogers, yang menjadi advokat vokal atas posisi pemerintahan Trump terkait kebijakan konten UE, telah mengunjungi lebih dari enam negara Eropa sejak Oktober 2025, termasuk bertemu dengan kelompok-kelompok sayap kanan yang menurut AS mengalami penindasan. Departemen Luar Negeri AS tidak menyediakan akses wawancara dengan Rogers untuk laporan ini.

Menurut Kenneth Propp, mantan pejabat Departemen Luar Negeri yang kini berada di Atlantic Council’s Europe Center, rencana portal ini bisa dianggap “tembakan langsung” terhadap aturan dan hukum di Eropa.

“Freedom.gov akan dipandang di Eropa sebagai upaya AS untuk melemahkan ketentuan hukum nasional,” kata Propp.

Situs web freedom.gov sendiri terdaftar pada 12 Januari 2026. Hingga Rabu (18/2), situs ini belum menampilkan konten apa pun, hanya menampilkan logo National Design Studio, slogan “fly, eagle, fly”, dan formulir log-in. Edward Coristine, mantan anggota Department of Government Efficiency yang bekerja sama dengan National Design Studio, juga terlibat dalam proyek ini. Reuters tidak berhasil menghubungi Coristine untuk komentar.

Sebelumnya, sebelum masa jabatan kedua Trump, pemerintah AS mendanai VPN komersial dan alat lainnya sebagai bagian dari upaya mempromosikan demokrasi global dan membantu pengguna mengakses informasi bebas di negara-negara seperti China, Iran, Rusia, Belarus, Kuba, dan Myanmar. Namun hingga kini belum jelas apa keuntungan yang ditawarkan portal pemerintah dibanding VPN komersial yang sudah tersedia.

Langkah ini menunjukkan fokus kebijakan luar negeri pemerintahan Trump pada kebebasan berbicara, khususnya terkait apa yang dianggap mengekang suara konservatif, dan bisa menambah ketegangan dengan Uni Eropa yang memiliki standar hukum berbeda soal konten daring. @kanaya