Arif Rahman Soroti Sistem Pelelangan dan Subsidi BBM yang Tidak Tepat Sasaran

VISI.NEWS | JAKARTA - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersam Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Rapat kerja tersebut merupakan agenda perkenalan sekaligus penjelasan rencana program kerja prioritas untuk tahun 2025.

Dalam agenda rapat tersebut, anggora DPR RI Fraksi Nasdem, Arif Rahman menekankan bahwa Kementrian Kelautan dan Perikanan harus memperhatikan tentang sistem pelelangan hasil tangkapan nelayan di setiap daerah.

Menurutnya, sistem pelelangan yang ada untuk saat ini dirasa kurang efektif untuk membantu perekonomian masyarakat ditingkat menengah ke bawah.

“Ketika kita berbicara tentang pelelangan saja, ini luar biasa sangat bermasalah. Para nelayan kita ini mencari ikan ke laut selama 2-3 hari, lalu mereka pulang dengan harapan ingin mendapatkan uang cash untuk hidup dia, tapi ternyata di pelelangan ini dihutangi,” ungkap Arif menjelaskan, Rabu (6/11/24).

“Dengan begitu, pada akhirnya banyak sekali nelayan-nelayan kecil ini tidak menjual hasil tangkapannya ke pelelangan,” imbuhnya.

Arif menekankan agar KKP lebih memperhatikan sistem pelelangan ikan di setiap wilayah, sehingga sistem pelelangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan nelayan.

Lebih lanjut dia juga mengatakan bahwa kebijakan KKP harus dipertegas bagaimana agar nelayan kita ini tetap bisa melaut dan bisa mendapatkan nafkah untuk dirinya.

Tidak hanya itu, dalam rapat kerja tersebut Arif juga menyoroti banyaknya keluhan dari nelayan terkait harga BBM. Dia menyebut, kontrol dari KKP lebih diperketat trkait penggunaan BBM Ssubsidi bagi pelayan, karena banyak sekali nelayan-nelayan yang kaya membeli BBM yang bersubsidi. Menurutnya KKP harus bekerjasama dengan BPH Migas dan lembaga terkait untuk membantu sentral-sentral minyak BBM, karena saat ini nelayan di Indonesia banyak sekali yang kesulitan.