Arif Rahman Soroti Sistem Pelelangan dan Subsidi BBM yang Tidak Tepat Sasaran

“Terlebih juga terkait edukasi dari KKP ini tidak sampai pada tingkat kabupaten, karena kebijakan-kebijakannya ini berbeda, dari tingkat kabupaten berbeda, provinsi berbeda, dan di KKP pusatnya juga berbeda. Tentu ini harus ada sinkronisasi agar nelayan-nelayan ini paham edukasinya,” ungkapnya.

“Karena ketika nelayan-nelayan kita ini ingin membeli BBM, tapi dia tidak punya izin kapal, izin nelayan atau izin perahu, itu tidak bisa. Ini sangat perlu untuk diedikasi oleh KKP,” jelasnya menambahkan.

Arif juga menginginkan agar KKP memperketat kontrol terhadap pemain-pemain minyak, menurutnya ada beberapa sektor swasta yang menjual minyak subsidi ke pengusaha-pengusah atau nelayan-nelayan yang kaya, hal ini tentunya harus segera ditindak.

Selanjutnya, Arif menyebutkan bahwa kebutuhan kapal patroli juga menjadi kebutuhan berikutnya yang harus diprioritaskan.

“Menurut saya, terkait kebutuhan kapal patroli ini harus kita prioritaskan juga, karena kita kalau kejar-kejaran dengan kapal nelayan malaysia atau thailand aja kalah. Bagaimana kita mau menangkap kepal-kapal yang berlayar bebas ke perairan kita,” tuturnya.

Untuk itu, anggota Fraksi Nasdem tersebut mendukung kenaikan pagu anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan. Karena menurutnya ini merupakan salah satu hal yang penting.

Selain itu, mengingat negara Indonesia adalah negara maritim yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor prioritas, maka KKP juga harus menjadi sektor prioritas untuk negara ini. @givary