Amin AK Minta Stabilitas Ekonomi dan Mitigasi Risiko Jadi Prasyarat Redenominasi Rupiah

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, berpandangan bahwa wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana kebijakan redenominasi rupiah perlu ditempatkan sebagai agenda teknis-strategis jangka menengah.

Amin Ak memandang, tujuan redenominasi rupiah diperlukan untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan nasional, memperkuat kredibilitas mata uang, serta menyederhanakan transaksi ekonomi di masa mendatang.

Namun demikian, Ia menegaskan, bahwa redenominasi bukan sekadar penghapusan digit nol, melainkan kebijakan struktural yang menuntut kesiapan prasyarat makroekonomi, tata kelola transisi, dan mitigasi dampak sosial-ekonomi secara komprehensif.

“Kemenkeu harus berkoordinasi intens dengan Bank Indonesia agar kebijakan ini terukur dan mampu meminimalisir risiko sosial ekonomi di masyarakat,” ungkapnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa,(11/11/2025).

Karena itu, Amin menekankan beberapa hal pokok. Pertama, Pemerintah dan Bank Indonesia harus memastikan inflasi terkendali, stabilitas moneter terjaga, serta kondisi fiskal sehat sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

Kedua, wajib ada kajian dampak yang bersifat menyeluruh dan transparan. Dampak terhadap sektor perbankan, UMKM, pasar tradisional, sistem pembayaran digital, kontrak utang-piutang, upah, pensiun, hingga penyesuaian sistem perpajakan.

Ketiga, diperlukan masa transisi bertahap dan edukasi publik secara masif. Masyarakat tidak boleh menjadi korban kebingungan harga, pembulatan nilai, atau praktik manipulasi akibat literasi yang tidak merata.

“Pemerintah wajib memimpin edukasi publik secara intensif hingga ke daerah bahkan hingga ke desa dan kelurahan,” tegasnya.