AMAN, KPA dan WALHI Luncurkan Dana Nusantara untuk Memastikan Ketangguhan, Resiliensi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Dalam gambaran situasi hari ini, Rukka menjelaskan bahwa wilayah dan ruang hidup Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal semakin hari semakin terancam akibat lemahnya perlindungan dan pengakuan oleh pemerintah dan derasnya arus investasi. “Kita perlu membuat terobosan baru untuk melindungi dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal,” ungkap Rukka.

Penekanan lain disampaikan oleh Sekjen KPA, Dewi Kartika, menurutnya peluncuran Dana Nusantara ini menjadi momentum untuk menunjukkan solidaritaslintas gerakan dari Masyarakat Adat, Reforma Agraria, dan Lingkungan. “Dana Nusantara juga akan membantu komunitas dari sisi penguatan organisasi dan juga membangun kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Lebih jauh, Dewi menyampaikan bahwasanya gagasan pembentukan Dana Nusantara juga melalui proses partisipatif di tingkat komunitas. Di mana, ketiga lembaga melakukan proses konsultasi dengan komunitas anggotanya yang tersebar di berbagai wilayah yang dilakukan pada medio pertengahan hingga akhir 2022. Termasuk Hingga akhirnya, per Desember 2022, uji coba implementasi Dana Nusantara telah didistribusikan ke 30 komunitas Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Indonesia.

“Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal adalah kelompok masyarakat yang memahami tentang bagaimana menjaga lingkungan. Telah terbukti dari generasi ke generasi menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan.Dan kami percaya, bahwa di tingkat komunitas akan mampu mengelola dukungan Dana Nusantara dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif WAlHI, Zenzi Suhadi mengatakan bahwa, Mekanisme pendanaan secara langsung pada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal tanpa melalui perantara ini merupakan bagian dari komitmen Indigenous Peoples and Local Communities (IPLCs) Forest Tenure Pledge pada Climate Change Conference 26 (COP26) di Glasgow pada 2021 lalu.

Dalam forum tersebut pula, sejumlah lembaga donor dan filantropis berkomitmen untuk meningkatkan dukungan langsung untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang mencapai senilai USD 1,7 miliar, sebagai bagian dari upaya global untuk mengembalikan hilangnya hutan dan degradasi lahan.