Aktivis Pati Kecewa Puan Tak Temui Massa Aksi

VISI.NEWS - Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama sejumlah rekannya mengaku kecewa karena Ketua DPR Puan Maharani tidak menemui massa aksi secara langsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Kekecewaan juga disampaikan lantaran Puan tidak berada di ruang paripurna DPR saat pimpinan DPR menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada awal rapat.

Massa AMPB datang ke kompleks parlemen untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPR. Mereka kemudian diterima sejumlah pimpinan DPR di ruang Abdul Muis.

Pimpinan DPR yang menerima perwakilan massa antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Perwakilan AMPB, Teguh Istiyanto, meminta pimpinan DPR tidak hanya menerima perwakilan massa, tetapi juga memperhatikan massa yang berada di depan gedung parlemen.

Menurut Teguh, peserta aksi datang dari berbagai daerah dan menempuh perjalanan jauh untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR.

"Ini di depan, itu ada rakyat Indonesia, Pak. Di depan sana, itu bukan aktivis, Pak. Rakyat murni, Pak. Yang pengin bersuara. Tolong, entah nanti melalui perwakilan, tolong temui, ya Pak, ya? Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh, Pak, dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya. Ada yang dari Bali. Tolong," kata Teguh kepada pimpinan DPR.

Teguh kemudian menyoroti ketidakhadiran Puan Maharani ketika rapat paripurna DPR membahas perkembangan RUU Perampasan Aset.

Ia menilai kehadiran Ketua DPR diperlukan dalam agenda tersebut karena pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian masyarakat.

"Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir," ujar Teguh.

Ia meminta seluruh pimpinan dan anggota DPR lebih memperhatikan agenda yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

"Ini namanya menyepelekan negara. Untuk selanjutnya, saya minta untuk semua sidang semua anggota itu hadir. Ini memikirkan negara kok nggak hadir," lanjutnya.

Sementara itu, Puan Maharani memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya pada awal rapat paripurna.

Puan mengatakan pimpinan DPR memiliki pembagian tugas dalam setiap agenda. Pada saat dirinya tidak berada di ruang paripurna, pimpinan DPR lainnya menjalankan tugas untuk menerima aspirasi masyarakat.

"Kemudian terkait dengan kenapa pimpinan DPR sekarang saya berdua dengan Bu Sari, Pak Dasco ada bersama Pak Saan, Pak Cucun, ada di menerima masyarakat atau aspirasi. Ya memang kami membagi tugasnya karena kan saya sama Bu Sari tadi mimpin paripurna," kata Puan seusai rapat paripurna.

Puan menjelaskan, sebelum mengikuti rapat paripurna, dirinya menghadiri agenda lain sehingga tidak dapat berada di ruang sidang sejak awal pembahasan.

"Sebelumnya Pak Dasco mimpin paripurna, saya tadi ada pertemuan dulu. Ya ini memang pimpinan ada satu ketua, empat wakil ketua. Memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat, aspirasi dan mempunyai tugas masing-masing, pembagian tugasnya," ujar Puan.

Puan kemudian terlihat hadir dalam rapat paripurna ketika agenda memasuki pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Agenda tersebut dilaporkan oleh Wakil Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid sekitar pukul 11.15 WIB.

Sebelumnya, Puan tidak terlihat ketika penyampaian perkembangan RUU Perampasan Aset pada awal rapat paripurna.

Pada saat yang bersamaan, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Puan kemudian memimpin rapat paripurna. Sementara Dasco, Saan, dan Cucun berada di ruang Abdul Muis untuk menerima massa AMPB.

Pembagian tugas tersebut menjadi alasan Puan tidak berada di ruang paripurna ketika penyampaian perkembangan RUU Perampasan Aset berlangsung.

Di sisi lain, penyampaian aspirasi AMPB tidak hanya berlangsung di dalam gedung parlemen.

Sejumlah anggota DPR juga turun menemui massa aksi yang berada di depan gedung parlemen. Beberapa anggota Dewan bahkan naik ke mobil komando untuk berinteraksi langsung dengan massa.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan massa AMPB dari dekat.

Kedatangan AMPB ke kompleks parlemen sendiri menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Bagi massa aksi, kehadiran langsung pimpinan DPR dinilai penting sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat yang datang dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi.

Sementara dari sisi DPR, penerimaan massa dilakukan melalui pembagian tugas di antara pimpinan DPR. Puan menegaskan bahwa struktur pimpinan DPR terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua yang memiliki pembagian tugas dalam menjalankan agenda kelembagaan.

Perbedaan pandangan mengenai kehadiran pimpinan DPR tersebut pun mewarnai pertemuan AMPB dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPR pada Kamis.

Massa AMPB berharap aspirasi yang mereka sampaikan tidak berhenti pada pertemuan dengan perwakilan pimpinan DPR, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam proses pengambilan kebijakan di parlemen.