AJI dan LBH Pers Desak Panglima TNI Usut Kasus Intimidasi Jurnalis di Kantor Kejagung

VISI.NEWS - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengecam tindakan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diduga merampas alat kerja jurnalis Tempo serta memaksa menghapus foto personel tentara yang berjaga di kompleks Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).

Dalam siaran pers yang diterima Kamis (9/7/2026), AJI Jakarta dan LBH Pers menyebut peristiwa tersebut terjadi ketika dua anggota TNI berpangkat Prajurit Kepala (Praka) menghampiri jurnalis Tempo setelah mengambil gambar di kawasan Gedung Korps Adhyaksa.

Kedua prajurit tersebut disebut meminta telepon genggam milik reporter, memeriksa isi galeri, kemudian meminta seluruh foto yang memuat personel TNI dihapus, termasuk foto yang berada dalam folder sampah.

Jurnalis Tempo kemudian menghapus foto-foto tersebut setelah mendapat tekanan dari kedua anggota TNI. Prajurit tersebut juga meminta reporter membuka folder sampah telepon genggam untuk memastikan seluruh gambar telah dihapus.

AJI Jakarta dan LBH Pers menilai tindakan tersebut merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurut kedua lembaga tersebut, jurnalis merupakan profesi yang dilindungi konstitusi dan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, serta menyampaikan informasi kepada publik.

Selain itu, setiap orang yang melawan hukum dengan menghalangi kerja jurnalistik juga bisa dipidana. Pasal 18 UU Pers menyatakan, 

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” tulis